SETELAH bergulir selama 21 bulan, kasus yang menimpa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya masuk ke meja hijau. Inilah tempat yang paling tepat untuk mengungkap kebenaran dari korupsi yang selama ini dituduhkan kepada Anas.
Sampai saat ini Anas bersikukuh bahwa dirinya tidak pernah terlibat kasus korupsi. Begitu yakinnya bahwa dirinya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Anas sampai pernah sesumbar bahwa gantung dirinya di Monas apabila ia terbukti menerima satu rupiah saja dari proyek pembangunan kompleks olahraga Hambalang.
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa kemarin dikatakan bahwa Anas bukan hanya terlibat dalam korupsi di Proyek Hambalang, tetapi juga proyek-proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anas dituduh menikmati hasil korupsi dari proyek-proyek itu sebesar Rp 168 miliar.
Hasil korupsi itu tidak hanya dipergunakan untuk membeli rumah dan juga mobil, tetapi dipakai untuk kepentingan politik pribadinya. Dengan uang hasil korupsi itu, Anas membiayai kampanyenya di Kongres Partai Demokrat di Bandung, yang kemudian membawa dirinya menjadi ketua umum partai.
Menarik untuk mengetahui sanggahan yang akan disampaikan Anas atas dakwaan yang disampaikan jaksa. Ia mendapat kesempatan untuk mematahkan dakwaan jaksa itu pada persidangan lanjutan pada tanggal 6 Juni mendatang.
Selama ini sanggahan selalu disampaikan di luar persidangan. Namun semua itu tidak ada artinya, karena semua itu harus disampaikan secara formal. Sanggahan itu hanya akan mempunyai basis hukum apabila diajukan di depan persidangan.
Kita tunggu saja bagaimana bukti-bukti yang selanjutnya akan disampaikan jaksa. Bagaimana pula Anas bisa melakukan pembuktian terbalik atas tuduhan pencucian uang yang dituduhkan kepadanya. Kehadiran saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan akan bisa membuat jelas duduk perkara dari kasus megakorupsi yang terjadi.
Kasus ini pantas kita sebut megakorupsi karena melibatkan orang-orang besar dan magnitude korupsinya yang luar biasa besar. Dari Proyek Hambalang saja kerugian negara menurut Badan Pemeriksa Keuangan mencapai lebih Rp 430 miliar.
Sejauh ini sudah dua pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dijatuhi hukuman penjara. Sekarang ada dua pejabat tinggi Partai Demokrat yang sedang menghadapi persidangan yaitu mantan Menpora Andi Alfian Mallarangeng dan Anas Urbaningrum.
Kita menunggu duduk perkara yang sebenarnya dari kasus korupsi ini. Dari persidangan terhadap dua pejabat Kemenpora kita melihat bagaimana anggaran negara dirancang untuk bisa dimanfaatkan mulai dari anggota DPR, pejabat kementerian, hingga pengusaha yang menjadi operator.
Rasa keadilan kita benar-benar terkoyak melihat bagaimana anggaran negara dipakai untuk bancakan. Hasil keringat rakyat yang sudah susah payah membayar pajak ternyata dipakai oleh segelintir orang untuk memperkaya diri.
Tindakan mereka semakin mencederai rasa keadilan, karena akibat perbuatan mereka jutaan rakyat gagal untuk memperbaiki kehidupannya. Padahal proyek-proyek pemerintah seharusnya menjadi kesempatan bagi rakyat untuk bisa ikut menikmatinya.
Kalau jutaan rakyat masih hidup dalam kemiskinan, itu disebabkan oleh praktik korupsi yang marak terjadi. Bayangkan dari Proyek Hambalang saja lebih dari Rp 430 miliar uang negara melayang. Padahal kalau uang itu dipakai untuk kegiatan produktif, banyak warga bangsa yang bisa mendapatkan pekerjaan.
Kita tahu bahwa Korupsi Hambalang hanya puncak dari gunung es. Masih banyak kasus korupsi yang lain dan itu benar-benar merugikan rakyat. Setiap tahun triliun rupiah uang negara yang dipakai sekelompok orang untuk memperkaya diri sendiri.
Inilah yang membuat kita harus serius memberantas korupsi. Kita tidak bisa biarkan sekelompok orang menggerogoti keuangan negara. Kita tidak pernah akan bisa mengentaskan kemiskinan apabila orang-orang yang rakus dan tamak dibiarkan terus berkeliaran.
Kasus hukum yang dihadapi Anas Urbaningrum menjadi ukuran untuk melihat bagaimana korupsi selama ini dilakukan. Kita menunggu sejauh mana hukum akan mampu menegakkan keadilan, sehingga tidak ada lagi orang yang berani untuk melakukan korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
