PANGLIMA Besar Soedirman sejak awal selalu mengingatkan bahwa Tentara Nasional Indonesia adalah tentara rakyat. Sebagai tentara rakyat maka tugas utamanya adalah menjaga keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Politik yang dijalankan TNI hanyalah politik negara.
Begitu jelas perintah yang disampaikan Panglima Besar Soedirman, tetapi tidak mudah untuk menjalankannya. Dalam perjalanannya TNI ikut tertarik ke dalam politik praktis. Itulah yang membuat kepentingan pribadi kemudian masuk ke dalam kebijakan institusi.
Dengan peran dwifungsi yang dijalankan di era Orde Baru, peran politik TNI menjadi lebih kental daripada fungsi menjaga segenap tumpah darah. Apalagi periode kekuasaan Orde Baru yang begitu panjang, sehingga tidak usah heran keterlibatan TNI dalam politik juga menjadi begitu dalam.
Oleh karena politik cenderung berorientasi kepada kekuasaan, maka tidak usah heran apabila kemudian terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lord Acton mengingatkan, kekuasaan itu cenderung korup dan ketika kekuasaan bersifat absolut maka korupsi yang terjadi akan semakin absolut pula.
Ekses dari kekuasaan era Orde Baru bahkan bersifat represif. Sepanjang 32 tahun kekuasaan Orde Baru yang terjadi adalah banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hukum sama sekali tidak diindahkan, karena kekuasaan dianggap sebagai kebenaran.
Era reformasi yang datang tahun 1998 mencoba mengoreksi salah guna kekuasaan itu. Kita sepakat untuk mengubah sistem otokrasi menjadi sistem demokrasi, karena kita tidak mau terus berlanjut pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Perubahan sistem besar yang sudah berlangsung selama 16 tahun tidak membuat kita lalu melupakan begitu saja peristiwa di masa lalu. Apalagi tidak pernah ada upaya rekonsiliasi yang dilakukan elite politik, sehingga kita hanya menunda persoalan.
Tidak ada bangsa yang tidak melewati masa kelam dalam perjalanannya sebagai bangsa. Hanya saja bangsa lain selalu menuntaskan persoalan masa lalu agar tidak menjadi beban dalam menatap perjalanan ke masa depan.
Kita bisa lihat pengalaman yang dialami bangsa Afrika Selatan. Politik apartheid yang diterapkan pemerintahan kulit putih begitu menyakitkan masyarakat kulit hitam. Perlakuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat kulit hitam sangat tidak manusiawi.
Ketika tahun 1991 terjadi perubahan politik besar di Afrika Selatan, maka yang dilakukan adalah menyelesaikan terlebih dahulu persoalan masa lalu. Ada tiga pendekatan yang coba dilakukan yaitu melupakan dan memaafkan, memaafkan namun tidak melupakan, atau melupakan namun tidak memaafkan.
Pemimpin Afrika Selatan Nelson Mandela mengambil pilihan untuk memaafkan tetapi tidak melupakan. Semua itu dilakukan demi terciptanya rekonsiliasi nasional yang merupakan modal utama bagi Afrika Selatan untuk melangkah ke depan.
Kita lihat bagaimana Presiden Afrika Selatan pada masa apartheid, JW Klerk kemudian dibawa ke meja hijau atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Namun begitu hakim menjatuhkan vonis, Nelson Mandela memberikan pengampunan kepada mantan presiden itu.
Ketika kita tidak pernah mau menuntaskan persoalan masa lalu, tidak usah heran apabila residunya tetap ada sampai sekarang. Kita lihat sekarang ini sedang terjadi saling tunjuk kesalahan pada kasus penculikan terhadap mahasiswa dan anggota masyarakat.
Hingga sekarang memang masih banyak misteri belum terungkap. Begitu banyak anggota masyarakat yang hilang dan tidak pernah kita ketahui nasibnya. Untuk negara yang beradab, ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.
Kita tidak perlu terus larut dalam sikap saling menyalahkan. Yang kita butuhkan adalah sikap ksatria agar kita bisa menjadikan pengalaman pahit ini sebagai pembelajaran bagi bangsa. Dengan itulah kemudian membangun rekonsiliasi nasional agar kita bisa bersama-sama membangun bangsa ke depan.
Sikap saling menyalahkan bukan hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi memberikan pendidikan yang tidak baik bagi bangsa. Apalagi ketika itu dilakukan para perwira tinggi TNI yang selama ini institusinya dikenal solid dan selalu mengutamakan sikap patriot serta jiwa ksatria.
Bagi prajurit TNI yang masih aktif, apa yang sedang terjadi sekarang ini diharapkan bisa membangun kesadaran bahwa TNI sebaiknya jangan pernah terlibat dalam politik praktis. Perintah Panglima Besar Soedirman harus selalu menjadi pegangan, karena itulah yang akan membuat prajurit TNI ingat bahwa TNI bukanlah tentara bayaran, tetapi tentara Rakyat Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
