ANT/Yudhi Mahatma
ANT/Yudhi Mahatma ()

Maju-Mundur Pengumuman Kabinet

22 Oktober 2014 23:21
BARU dua hari Joko Widodo menjadi Presiden, wajar apabila kabinet belum terbentuk. Presiden mempunyai waktu hingga 14 hari untuk menentukan orang-orang yang akan membantu menjalankan pemerintahan limaa tahun ke depan.
 
Hanya saja kehebohan tentang kabinet sudah terlanjur terjadi, karena Jokowi pernah mengatakan bahwa dirinya akan segera bekerja. Setelah pelantikan sebagai Presiden, ia akan langsung mengumumkan susunan kabinetnya.
 
Tidak salah jika orang menduga langsung mengumumkan itu diartikan segera setelah selesai pelantikan. Kalau pun tidak pada hari yang sama, orang menduga pengumuman kabinet akan dilakukan keesokan harinya.
 
Kita lihat bahwa hingga hari Rabu, ternyata susunan kabinet belum juga diumumkan. Isu bahwa Jokowi akan mengumumkan kabinet pada hari Rabu malam di Tanjung Priok pun ternyata batal dilakukan. Sampai kemarin kita melihat beberapa orang yang diduga akan diminta menjadi menteri kabinet, diundang datang ke Istana. Bergantian orang keluar-masuk Istana, sehingga diduga mereka dipercaya untuk membantu Presiden Jokowi.
 
Rumor tentang kabinet sebenarnya sudah berlangsung sejak sebelum pelantikan. Surat yang dikirimkan Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi memancing spekulasi di tengah masyarakat.
 
Dalam era keterbukaan seperti sekarang ini, wajar apabila masyarakat menjadi serba ingin tahu. Bahkan pada era teknologi informasi seperti sekarang ini, orang cenderung tidak sabar dan ingin cepat tahu sebuah jawaban.
 
Pada kita keadaannya seringkali menjadi lebih heboh, karena kita tidak taat asas. Surat yang klasifikasinya rahasia atau pun "for your eyes only", sangat mudah untuk menjadi bocor.
 
Surat yang dikirimkan Jokowi ke KPK menjadi bahan spekulasi. Berbagai versi 43 nama yang dimintai klarifikasi kepada KPK bermunculan di tengah masyarakat. Ketika pimpinan KPK menyebut jumlah nama yang dianggap bermasalah, spekulasi tentang nama-nama itu pun ikut bermunculan.
 
Kita mendukung keinginan Jokowi untuk memmbentuk kabinet yang kredibel dan bekerja. Hanya saja ketika keinginan itu dilakukan secara tertulis dan tidak dikonsultasikan secara lisan, maka yang terjadi justru menjadi counter-productive.
 
Jokowi harus menghentikan kesimpangsiuran informasi yang terjadi. Caranya adalah dengan mempercepat pengumuman kabinet yang akan dibentuknya. Semakin lama Jokowi menunda, akan semakin merebak rumours yang terjadi.
 
Yang harus dipertimbangkan adalah orang-orang yang tidak ada urusannya dengan kabinet, tetapi masuk dalam spekulasi. Apalagi ketika mereka dikaitkan dengan tanda "merah" atau "kuning" dari KPK. Tiba-tiba mereka dianggap sebagai pesakitan oleh masyarakat.
 
Kita sepantasnya belajar dari pengalaman dua pemerintahan sebelum ini. Bagaimana pemilihan kabinet dijadikan tontonan dan akhirnya banyak yang menjadi korban. Padahal Jokowi sendiri mengatakan bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden dan tidak sama dengan pemilihan "idol-idolan".
 
Kalau tidak ingin menjadi "opera sabun", maka kita seharusnya bisa belajar dari gaya kepemimpinan Presiden Soeharto. Saat pertama kali menjadi Presiden, ia memilih orang-orang terbaik dari universitas terkemuka di Indonesia dan tidak pakai gembar-gembor.
 
Pada akhirnya menteri adalah orang-orang yang bisa dipercaya Presiden untuk bekerja sama dengan dirinya. Menteri adalah orang yang satu hati dengan pemimpinnya dan ia sungguh-sungguh mau berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya.
 
Sekarang ini harapan sudah terlanjur tinggi kepada Presiden Jokowi. Apalagi Jokowi sendiri berulangkali mengatakan yang akan dilakukan adalah kerja, kerja, dan kerja. Untuk membuat pemerintahan bisa segera bekerja maka setidaknya kementerian kunci harus didahulukan.
 
Apakah kementerian kunci itu? Ya Kementerian Dalam Negeri karena birokrasi di pusat dan daerah harus tetap bekerja. Kementerian Luar Negeri karena Presiden sudah bertemu dengan begitu banyak tamu negara. Kementerian Keuangan karena penerimaan dan pengeluaran negara tidak bisa ditunda-tunda. Kementerian Pertahanan karena berkaitan dengan keamanan dan wilayah kedaulatan. Serta Kementerian Kehakiman karena proses penegakan hukum tidak bisa dibiarkan kosong.
 
Memang idealnya, semua kementerian diumumkan secara bersamaan. Tetapi kalau pun tidak bisa, maka kementerian kunci bisa didahulukan. Sekali lagi yang lebih penting dilakukan adalah bagaimana pemerintahan baru benar-benar bisa segera bekerja.(Suryo Pratomo)

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase kabinet jokowi-jk

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif