KOMISI Pemilihan Umum mengumumkan sembillan partai politik yang dinilai tidak melaporkan dana kampanye tepat waktu. Bukan hanya partai politik yang terancam didiskualifikasi, tetapi juga 25 calon Dewan Perwakilan Daerah yang hingga batas waktu hari Minggu tidak kunjung menyampaikan laporan dana kampanye yang akan mereka pergunakan.
Kita hargai ketegasan KPU yang ingin menerapkan aturan secara tegas. Begitu sulitnya kita menjalankan pemilu yang jujur dan adil, karena banyak partai politik yang ingin menggunakan cara-cara yang tidak sportif untuk menjadi pemenang.
Politik uang yang selama ini terjadi disebabkan oleh dana-dana yang tidak jelas. Partai politik peserta pemilu mencoba menyembunyikan sumber dana yang diperolehnya. Terutama pemegang kekuasaan selalu menggunakan kekuasaannya untuk menekan para pengusaha untuk mendukung mereka.
Dukungan dari masyarakat kepada partai politik bukannya dilarang. Hanya saja aturan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat sendiri memberikan batasan tentang besarannya. Ada batas maksimum yang bisa diberikan individu maupun perusahaan untuk mendukung partai politik.
Pembatasan tersebut dimaksudkan supaya ada unsur keadilan. Selain itu pembatasan dilakukan agar tidak ada utang budi yang dimiliki partai politik kepada penyumbang. Dengan demikian tidak harus ada imbalan yang diberikan ketika mereka berkuasa kelak.
Sayang aturan yang ideal itu pada praktiknya dilanggar sendiri oleh partai politik peserta pemilu. Semua partai politik mengikat diri sendirinya dengan pihak-pihak yang berani memberikan dana kampanye. Sumbangan itu dibayar dengan "proyek-proyek" ketika mereka berkuasa kelak.
Memang hanya ada satu pemenang pada akhirnya. Namun itu tidak menutup jalan bagi para petualang untuk mencoba peruntungan. Praktik politik transaksional terus berlangsung hingga era reformasi sekarang ini.
Pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi karena KPU seperti macan ompong. Mereka diberikan kewenangan untuk menindak partai politik yang melanggar, namun mereka tidak pernah memberikan sanksi kepada yang melanggar.
Kali ini KPU ingin menunjukkan sikap yang berbeda. KPU tidak menolelir lagi partai politik dan anggota DPD yang menyembunyikan dana kampanyenya. Akibatnya, sembilan partai politik terancam kehilangan hak suara dan kursi di beberapa daerah pemilihan yang laporan dana kampanyenya tidak disampaikan.
Mengapa kita katakan terancam? Karena partai politik mempunyai waktu tiga hari untuk menyampaikan keberatan atau banding. Apabila memang bandingnya diterima, maka ancaman diskualifikasi itu dicabut. Tetapi kalau bandingnya ditolak, maka sembilan partai politik kehilangan kesempatan untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk beberapa kabupaten dan kota.
Kita lihat saja bagaimana sikap dari partai politik yang terancam didiskualifikasi untuk beberapa daerah pemilihan. Batas waktu untuk menyampaikan banding akan habis hari Rabu ini.
Apa yang dilakukan KPU memberi pelajaran kepada partai politik untuk tidak main-main. KPU tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi terjadinya pelanggaran. Mereka akan menghukum siapa pun yang melanggar aturan termasuk partai berkuasa dan partai besar.
Tentunya partai politik harus lebih berhati-hati lagi. Selanjutnya kita akan memasuki tahapan pembangunan demokrasi yang lebih beradab. Itu menuntut sikap partai politik untuk taat kepada aturan.
Di sinilah kita ingin memberikan apresiasi kepada kerja KPU. Hanya dengan sikap yang tegas dan tidak pilih kasih, maka kita akan menuju pembangunan demokrasi yang lebih matang.
Semua pihak tentunya harus menghargai sikap dari KPU. Jangan dilihat apa yang dilakukan KPU sebagai upaya untuk menyudutkan partai politik tertentu. Kita memang harus beranjak dari demokrasi yang prosedural menjadi demokrasi yang substansial. Pada akhirnya kita berharap demokrasi ini akan bisa menyejahterakan kehidupan seluruh rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
