EMPAT hari sudah masa kampanye terbuka Pemilihan Umum 2014 berlangsung. Sejauh ini kita menangkap keramaian yang terjadi ketika hendak berkumpul di lapangan dan mendengarkan juru kampanye naik ke atas panggung. Namun kita belum menangkap konsep bernas yang ditawarkan oleh partai-partai politik peserta pemilu.
Komisi Pemilihan Umum justru melihat pelanggaran yang dilakukan semua partai politik peserta pemilu. Pelanggaran yang dilakukan mulai dari membawa anak-anak ikut dalam kampanye terbuka hingga politik uang yang dilakukan secara terang-terangan.
Kita melihat kecenderungan massa mengambang yang masih besar. Bagi mereka acara kampanye dianggap sebagai bagian dari hiburan. Tidak usah heran apabila banyak yang membawa anak-anaknya sekadar untuk ikut dalam keramaian.
Apalagi semua partai politik memberikan sarana bagi mereka untuk bisa hadir ke tempat kampanye. Bukan hanya kendaraan yang dipersiapkan, tetapi juga diberikan makan dan minum. Bukan tidak mungkin ada juga yang memberikan uang jajan.
Namun KPU melihat pelibatan anak-anak dalam kampanye membahayakan sang anak. Untuk itu KPU melarang kehadiran anak-anak dalam kampanye terbuka. Larangan tersebut hendaknya diperhatikan semua partai politik demi keselamatan kita bersama.
Kita juga berharap kampanye terbuka tidak hanya sekadar diisi orasi dan hiburan, tetapi juga pemaparan mengenai program yang akan diusung setiap partai politik dalam lima tahun ke depan. Para peserta Pemilu 2014 harus saling beradu program, bukan hanya sekadar mengumbar janji kosong.
Memang tidak mudah untuk menjelaskan program, ketika mereka yang mengikuti kampanye tidak paham. Tetapi itulah realita yang kita hadapi bahwa banyak masyarakat kita yang tidak paham persoalan dan mereka tidak punya basis yang kuat ketika kemudian harus memilih.
Hal itu bukan hanya masalah pada masyarakat kelompok bawah. Kelompok masyarakat elite pun tidak tahu kelebihan dari partai politik yang ikut dalam pemilu sekarang ini. Mereka pun masih kebingungan akan memilih siapa pada saat pemilu nanti.
Tidak berlebihan apabila besar kekhawatiran bahwa partisipasi pemilu akan rendah. Banyak warga yang tidak akan menggunakan hak pilihnya dan mereka secara sengaja masuk dalam golongan putih atau golput, karena tidak tahu harus memilih siapa.
Inilah sebenarnya yang menjadi tantangan bagi partai politik. Bagaimana mereka bisa lebih meyakinkan masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara dan menentukan pilihannya.
Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih bukan hanya kesalahan dari KPU. Yang tidak kalah menentukan adalah kegagalan partai politik untuk bisa mengomunikasikan program yang diusungnya kepada masyarakat.
Padahal pemilu merupakan momentum bagi rakyat untuk menentukan harapannya dalam lima tahun ke depan. Setelah mereka tahu apa yang ingin dicapai ke depan, baru mereka menentukan siapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik yang bisa memperjuangkan harapan mereka tersebut.
Selama ini kita ibarat "membeli kucing di dalam karung". Reformasi yang sudah sejak 1998 kita laksanakan belum mampu mengubah sistem rekrutmen wakil rakyat yang bisa memenuhi harapan rakyat. Kita selalu kecewa dengan kinerja para wakil rakyat yang terpilih.
Kita sebenarnya berharap Pemilu 2014 menjadi titik awal bagi konsolidasi demokrasi. Sekarang inilah kesempatan bagi kita untuk membangun demokrasi yang lebih substansial. Demokrasi benar-benar menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat.
Dalam 17 hari masa kampanye ke depan, kita berharap ada perubahan cara pendekatan yang dilakukan partai politik dan para calon anggota legislatif. Mereka menyapa para pemilihnya dengan pikiran-pikiran yang lebih bernas. Bukan hanya mengandalkan popularitas ketua umum.
Kita benar-benar mengharapkan agar yang terpilih kelak adalah anggota legislatif yang mau bekerja untuk rakyat. Bukan hanya wakil rakyat yang masuk kategori "4L atau Lu Lagi Lu Lagi".
Cek Berita dan Artikel yang lain di
