MI--Wapres Boediono saat memberikan kesaksian tentang kasus Bank Century.
MI--Wapres Boediono saat memberikan kesaksian tentang kasus Bank Century. ()

metro view

Kondisi Krisis Zonder Sikap Krisis

09 Mei 2014 19:15
LENGKAP sudah pejabat tinggi yang mengetahui pemberian penyertaan modal sementara kepada Bank Century memberikan kesaksian di depan persidangan terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya. Setelah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan kesaksian, hari Jumat giliran mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang tampil di persidangan.
 
Dari tiga pejabat itu, kita melihat perbedaan pandangan tentang situasi krisis yang terjadi pada tahun 2008. Jusuf Kalla tidak melihat adanya situasi krisis karena baik kredit investasi maupun kredit modal kerja masih tumbuh normal. Kredit bermasalah atau non-performing loan pun masih baik berada di kisaran 4 persen dan pertumbuhan ekonomi masih 6 persen.
 
Baik Sri Mulyani maupun Boediono justru melihat kondisi saat itu sudah krisis. Itu terlihat dari nilai tukar rupiah yang melemah dari kisaran Rp 9.300 per dollar AS menjadi Rp 12 ribu per dollar AS. Indeks harga saham gabungan tertekan begitu dalam akibat krisis global yang tengah melanda duni.
 
Kekeringan likuiditas yang terjadi dikhawatirkan menimbulkan kepanikan seperti tahun 1997. Untuk mencegah situasi menjadi chaos, baik Bank Indonesia maupun Komite Stabilisasi Sistem Ekonomi berpendapat tidak boleh ada bank yang ditutup. Bank Century yang ketika itu berada dalam kondisi krisis diputuskan untuk diselamatkan agar tidak menimbulkan efek berantai. Baik Sri Mulyani maupun Boediono mengaku tidak hanya mengandalkan keahlian ekonominya di dalam mengambil kebijakan, tetapi juga menggunakan intuisi. Boediono mengaku, pengalaman 30 tahun di bidang moneter membuat dirinya merasa tidak boleh ada kejadian yang menimbulkan kepanikan.
 
Sebagai lembaga yang selalu mengaungkan sikap kehati-hatian, di samping intuisi, BI seharusnya mengindahkan prosedur langkah penyelamatan bank yang mereka miliki. Apalagi BI sudah memiliki kriteria bagi penetapan bank gagal berdampak sistemik, proses pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, maupun langkah penyelamatan bank.
 
Namun prinsip kehati-hatian itu ternyata tidak dijalankan oleh Dewan Gubernur BI. Dalam rekaman rapat Dewan Gubernur yang perdengarkan di persidangan terungkap bahwa alasan pembenaran bagi langkah penyelamatan terhadap Bank Century dilakukan setelah keputusan penyelamatan diambil.
 
Saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum, Boediono mencoba meyakinkan bahwa kondisi yang tengah dihadapi Indonesia pada tahun 2008 itu sudah krisis. Namun anehnya sikap menghadapi krisis tidak ditunjukkan Gubernur BI dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan.
 
Boediono berulangkali mengaku tidak tahu langkah penyaluran FPJP yang diberikan kepada Bank Century. Ia berpendapat bahwa urusan teknis pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan deputi gubernur, tanpa ia berupaya mengikuti perkembangannya.
 
Sebagai Gubernur BI, Boediono tidak mampu menjawab pertanyaan jaksa bagaimana penyertaan modal sementara kepada Bank Century bisa terus membengkak dari semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun. Ia hanya mengatakan bahwa dalam situasi krisis tidak pernah bisa diduga besar dana penyelamatan yang dibutuhkan dan yang bisa dilakukan hanyalah perkiraan.
 
Seperti juga sebelumnya ditanyakan hakim kepada Jusuf Kalla, jaksa bertanya kepada Boediono apakah dimonitor dan dievaluasi ketika ada pembengkakan penyertaan modal sementara yang diberikn? Sebab pembengkakan itu terjadi dalam empat tahapan sebelum mencapai Rp 6,7 triliun, sehingga kalau memang situasinya krisis seharusnya para pejabat itu memantau hari demi hari perkembangan yang terjadi.
 
Dengan sikap yang biasa-biasa saja, wajar apabila penyertaan modal sementara kepada Bank Century menjadi membengkak tidak terkendali. Hanya Sri Mulyani yang sempat menggugat penyaluran dari Lembaga Penjamin Simpanan yang terus membesar dan meminta BI mengkaji ulang kriteria penetapan bank berdampak sistemik.
 
Dalam persidangan hari Jumat, Boediono berpendapat bahwa perubahan penetapan bank gagal berdampak sistemik kepada Bank Century tidak mungkin dilakukan. Kalau BI mengubah kebijakan yang baru diputuskan akan menimbulkan kepanikan baru di tengah masyarakat dan pemerintah bisa dianggap tidak kredibel.
 
Keterangan yang saling bertentangan dari para pejabat negara dalam kasus Bank Century menunjukkan bahwa pemerintah tidak solid dalam melihat tantangan yang dihadapi negara. Mereka cenderung mengambil keputusan atas pandangannya sendiri-sendiri dan tidak pernah dimusyawarahkan sebagai keputusan bersama.
 
Seharusnya Presiden sebagai pemimpin tertinggi, sejak awal menyatukan pandangan yang berbeda itu. Bahkan Presiden seharusnya mengambil alih komando dan dengan kewenangannya mengambil keputusan demi kebaikan bangsa dan negara.
 
Namun kita tahu Presiden tidak mau memainkan peran itu. Sejak awal Presiden mencoba menghindar untuk terlibat. Padahal dalam situasi seperti itu, sikap Presiden sangat menentukan, karena ia adalah pejabat eksekutif tertinggi di Indonesia.
 
Sikap lepas tangan dari Presiden membuat kasus Bank Century menjadi bola liar. Masyarakat pun wajar menuntut adanya penuntasan, karena tidak mungkin pengucuran penyertaan modal sementara yang begitu besar tidak ada yang bertanggung jawab. Apalagi dana yang dipakai itu adalah uang rakyat baik yang dibayarkan melalui pajak maupun beban premi yang harus ditanggung para nasabah.
 
Kita sungguh berharap agar kasus Bank Century bisa segera dituntaskan. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap agar para pejabat itu berkata jujur dan apa adanya. Tetapi kita melihat bahwa masih banyak hal yang coba disembunyikan, sehingga kasus ini tidak segera terang benderang.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase metro view

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif