PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama baru menggantikan Suryadharma Ali. Penunjukan Menteri Agama yang definitif diperlukan karena setidaknya ada dua kegiatan besar keagamaan yang akan segera tiba yaitu puasa dan haji.
Penetapan puasa dan Idul Fitri harus dilakukan oleh Menteri Agama. Kita tahu penetapan kedua hari besar itu tidaklah mudah karena selalu ada perbedaan antara perhitungan (hisab) dan penglihatan (hilal). Hadirnya Menteri Agama yang kredibel akan bisa mengurangi perbedaan tersebut.
Demikian pula dengan penyelenggaraan pelaksanaan haji. Sebagai negara dengan umat Muslim terbesar di dunia, jumlah haji asal Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia. Dengan patokan 10 persen dari jumlah penduduknya, maka setiap tahun ada sekitar 200 ribu warga Indonesia yang menunaikan haji.
Jumlah itu sebenarnya jauh di bawah minat warga yang ingin melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sekarang ini antrean untuk melaksanakan haji ada yang sampai sepuluh tahun. Inilah yang membuat Kementerian Agama harus saksama dalam menyelenggarakan ibadah haji.
Pengelolaan 200 ribu jemaah haji untuk satu periode waktu yang bersamaan juga tidaklah mudah. Dibutuhkan kemampuan yang andal dalam pengelolaan sarana transportasi, pemondokan, dan juga logistik agar jemaah bisa menjalankan ibadah dengan khusuk.
Kita tahu inilah kelemahan yang terjadi selama ini. Kementerian Agama bukan menjadi penyelenggara yang baik, tetapi justru menjadi pangkal persoalan. Besarnya dana haji yang dikelola membuat para pejabat Kementerian Agama silap mata.
Itulah yang sedang dihadapi oleh Menteri Agama sebelumnya Suryadharma Ali. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena dituduh menggunakan dana haji secara tidak benar.
Kehadiran Lukman Hakim diharapkan bisa membuat pelaksanaan dua event besar keagamaan bisa menjadi lebih baik. Sebagai putra dari Saifuddin Zuhri, Menteri Agama periode 1962-1967, Lukman Hakim diharapkan bisa mengikuti jejak orangtuanya yang lurus dalam menjalankan amanah.
Tentu kita akan menunggu bagaimana Lukman Hakim menjalankan kiprahnya sebagai Menteri Agama. Waktu yang dimilikinya untuk bekerja sangat terbatas, praktis hanya sekitar empat bulan saja. Namun pekerjaan yang harus dihadapi tidaklah ringan karena akhir bulan Juni akan masuk puasa, akhir bulan Juli Idul Fitri, dan dua pekan sebelum berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu II akan dirayakan Idul Adha.
Satu yang menarik, Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir meminta para menteri untuk mendahulukan kepentingan rakyat. Menteri yang memilih sibuk dengan urusan kampanye Pemilihan Presiden diminta untuk mengundurkan diri.
Sebenarnya Presiden tidak perlu menanyakan hal tersebut. Sebagai pemegang mandat dari rakyat, Presiden seharusnya bisa memaksa para menterinya untuk bekerja demi rakyat. Loyalitas kepada partai harus berakhir, begitu loyalitas kepada negara dimulai.
Apalagi Presiden sudah memiliki rapor tentang kinerja para menteri. Siapa yang tidak mampu menjalankan tugas melaksanakan target pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah, langsung dicopot saja. Seharusnya tidak ada toleransi kepada mereka yang mendua, karena pada akhirnya yang harus mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahan kepada rakyat adalah Presiden sendiri.
Menteri mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Presiden melaksanakan tugas pemerintah. Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri berdasarkan kinerja yang dihasilkan.
Hal ini tentunya berlaku bagi Lukman Hakim. Karena sebagai politisi PPP, ia termasuk ke dalam tim sukses pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sejauh mana Lukman Hakim akan mendahulukan tugas kenegaraan daripada kepentingan partainya untuk memenangkan pasangan calon yang mereka dukung.
Inilah ujian pertama yang akan dihadapi Lukman Hakim. Sejauh mana ia akan menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Apa yang akan dilakukan Lukman Hakim bisa menjadi rujukan para menteri yang lain, yang disorot karena masuk dalam tim sukses para calon presiden, sehingga meninggalkan tugas kenegaraan yang seharusnya dijalankan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
