PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden terpilih Joko Widodo kemarin bertemu empat mata sekitar dua jam di Nusa Dua, Bali. Begitu panjang diskusi yang dilakukan kedua pemimpin itu, namun sayang yang muncul ke masyarakat hanya urusan bahan bakar minyak bersubsidi.
Jokowi kepada wartawan yang mencegatnya di Balai Kota, hari Kamis, menjelaskan bahwa ia meminta kepada Presiden Yudhoyono untuk mengurangi defisit anggaran. Salah satunya adalah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, menurut Jokowi, Presiden Yudhoyono menilai bahwa saat ini tidaklah tepat waktunya untuk menaikkan harga BBM, karena akan membebani masyarakat.
Penjelasan Jokowi itu ternyata dianggap kurang pas oleh Presiden Yudhoyono. Melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dikatakan bahwa Jokowi tidak pernah meminta Presiden untuk menaikkan harga BBM. Kepada Presiden, Jokowi hanya meminta pandangan tentang kenaikan harga BBM.
Menurut Djoko Suyanto, Presiden Yudhoyono menjelaskan bahwa saat ini tidak tepat waktunya untuk menaikkan harga BBM. Sebab sekarang ini beban yang harus ditanggung masyarakat sudah memberatkan. Mereka baru saja menerima kenaikan tarif dasar listrik dan sebentar lagi harus menanggung kenaikan harga elpiji 12 kg.
Apalagi, dalam pandangan Presiden Yudhoyono, harga minyak dunia cenderung turun. Kecuali ada hal-hal yang luar biasa seperti kenaikan tinggi harga minyak dunia, maka kenaikan harga BBM bersubsidi baru bisa dilakukan.
Kita melihat bahwa mustahil memang meminta pemerintah sekarang menaikkan harga BBM bersubsidi. Baru beberapa hari lalu Menko Perekonomian Chairul Tanjung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Kalau saja Presiden Yudhoyono mengikuti permintaan Jokowi, sama saja dengan menelan ludahnya sendiri.
Pemerintah sekarang sudah memilih kebijakan untuk memperbesar pasokan BBM bersubsidi daripada harus menaikkan harga. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menetapkan penambahan 1,5 juta kiloliter kuota BBM bersubsidi dari kuota 46 juta kiloliter yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dengan pilihan kebijakan itu, maka jelas bahwa tanggung jawab pengelolaan jalannya pembangunan dan juga anggaran negara berada di pundak pemerintahan mendatang. Pemerintah Jokowi dipersilakan untuk memikirkan sendiri apa yang harus dilakukan untuk sekitar 70 hari yang tersisa di tahun 2014 ini nanti.
Pemerintahan Jokowi akan kerepotan apabila hanya memikirkan urusan BBM. Lebih baik memikirkan hal lain yang lebih mungkin dilakukan, karena urusan BBM bersubsidi merupakan sesuatu yang suka tidak suka harus ia terima.
Oleh karena sudah menjadi sesuatu yang "given", maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana mencari jalan keluar terbaik. Kita berpendapat bahwa yang lebih dulu harus dilakukan Jokowi nanti adalah bagaimana menggerakkan perekonomian. Apabila perekonomian bisa diputar lebih cepat, maka pendapatan masyarakat akan menjadi lebih baik dan ketika itu bisa didapatkan maka kenaikan harga BBM bukan lagi beban bagi masyarakat.
Kunci untuk menggerakkan perekonomian nasional tidak ada lain kecuali dengan memperbaiki infrastruktur. Kita semua tahu adagium yang mengatakan bahwa "perdagangan akan mengikuti jalan" atau "trade follow the road". Sepanjang pemerintah menyediakan jalan yang baik, maka masyarakat pasti akan memanfaatkannya untuk kegiatan bisnis.
Kita bisa lihat bagaimana Tiongkok membangun dirinya dalam 20 tahun terakhir ini. Pemerintah Beijing melakukannya dengan pertama-tama membangun infrastruktur jalan yang membentang ke seluruh negeri. Hal yang sama dilakukan Amerika Serikat ketika mencoba bangkit dari depresi ekonomi besar di tahun 1930-an.
Pembangunan jalan yang diikuti dengan infrastruktur penunjang lainnya seperti listrik dan kemudahan aturan usaha akan membuat perekonomian akan menggeliat. Dengan itulah maka kita bisa berharap pendapatan masyarakat akan membaik dan ketika dicapai mereka lebih tahan menghadapi gejolak harga.
Sekarang ini persoalan kita ibaratnya ayam dan telur. Hampir setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama yaitu ribut soal harga BBM bersubsidi, tanpa pernah ada langkah terobosan untuk menyelesaikan yang lebih mendasar.
Keenganan pemerintah sekarang untuk menaikkan harga BBM, tidak perlu membuat Jokowi kemudian kehilangan akal. Ini justru harus dilihat sebagai kesempatan untuk membuat langkah lain, yang selama ini tidak pernah diambil oleh pemerintah.
Tentu akan muncul pertanyaannya, dari mana anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu. Banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah. Ketika Bung Karno menyelenggarakan Asian Games 1962, kita tidak memiliki banyak anggaran. Namun dengan kecerdikannya Bung Karno mampu membangun Gelora Olahraga Senayan dan infrastruktur kota lainnya.
Hal yang sama dilakukan Tiongkok dan AS. Pada tahun 1990, Tiongkok boleh dikatakan tidak punya apa-apa dan masih menjadi negara tertinggal. Namun Deng Xiaoping melakukan terobosan besar dan hasilnya Tiongkok kini menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia.
Kalau Jokowi memulai dengan membangun infrastruktur, masyarakat pasti akan memberikan apresiasi. Ketika kemudian pemerintah ingin mengalihkan anggaran untuk semakin memperbaiki infrastruktur bagi rakyat, pasti masyarakat tidak akan keberatan.
Sekarang ini masyarakat keberatan dengan langkah pemerintah karena terminologi yang selalu dipakai adalah mengurangi subsidi. Siapa pun akan keberatan kalau kenikmatannya dikurangi. Pasti akan berbeda reaksinya kalau pemerintah berniat mengalihkan anggaran, karena akan ada kenikmatan lain yang dirasakan oleh masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
