KASUS korupsi di Kementerian Agama terus bergulir. Setelah Menteri Agama Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan kemudian mundur dari jabatannya, giliran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu memutuskan meletakkan jabatannya.
Anggito memilih menyampaikan surat pengunduran diri kepada Menteri Agama ad interim Agung Laksono karena cepat atau lambat ia harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan selama ini. Ia tidak bisa menutupi bahwa dirinya pasti akan diperiksa oleh KPK karena kasus korupsi haji berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.
Kasus korupsi yang disidik KPK terjadi tahun 2012/2013. Ketika itu Anggito memang sudah menduduki jabatan sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sebagai Dirjen, segala urusan yang berkaitan dengan masalah penentuan pemondokan, katering, angkutan pesawat, dan bahkan penempatan dana haji berada di bawah pengawasannya.
KPK mencium adanya korupsi dalam penanganan semua itu. Bahkan dari hasil penelusuran Pusat Pengkajian Analisis Transaksi Keuangan ditemukan adanya aliran uang kepada pejabat-pejabat di Kementerian Agama.
Sejauh ini baru Suryadharma yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun seperti dikatakan pimpinan KPK, kasus korupsi di Kementerian Agama ditangani agak berbeda karena penetapan tersangka dillakukan dari atas dan kemudian akan bergerak ke bawah.
Terungkapnya kasus korupsi di Kementerian Agama sungguh mengagetkan kita semua. Meski aroma korupsi di sana sudah tercium lama, namun ketika KPK bahkan mulai membongkar kasusnya dan menetapkan tersangkanya kita merasa kaget.
Kita sebenarnya berharap dugaan korupsi itu tidak pernah ada. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas tegaknya moral dari bangsa ini, kita berharap korupsi itu tidak pernah terjadi di sana.
Namun rupanya godaan harta menggoyahkan iman para pejabat di Kementerian Agama. Mereka gelap mata juga untuk memanfaatkan jabatan dan kesempatan yang diperoleh demi memperkaya diri sendiri.
Inilah sebenarnya yang membuat kita sangat prihatin. Korupsi sudah begitu mengakar dan merusak moral bangsa ini. Korupsi merasuk sampai ke tempat-tempat yang seharusnya mendidik moral bangsa ini untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan merugikan rakyat serta negara.
Tepatlah jika saat memperingati Isra Miraj, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar apa yang terjadi di Kementerian Agama segera dipulihkan. Menteri Agama ad interim diminta untuk mengembalikan Kementerian Agama sebagai kementerian yang seharusnya menjadi panutan untuk perbuatan baik.
Hancurlah negeri ini kalau orang yang seharusnya memuliakan agama justru terjerembab ke dalam perbuatan tercela. Bangsa ini akan kehilangan pegangan kalau tidak ada panutan yang bisa dijadikan contoh untuk menjalankan kehidupan yang baik dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kita tentu ikut prihatin dengan nasib buruk yang harus dialami Anggito Abimanyu. Selama ini ia dikenal sebagai seorang dosen yang baik dan menjadi dosen favorit dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
Selama ini Anggito dikenal sebagai pribadi yang baik dan pikiran-pikirannya yang cemerlang. Tulisan-tulisan di banyak media maupun penampilannya dalam berbagai seminar menunjukkan bahwa ia adalah aset yang berharga.
Namun entah mengapa kemudian nasibnya tidak seperti pribadinya yang kita kenal. Anggito yang pernah dipanggil Presiden Yudhoyono untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, tiba-tiba batal dilantik hanya karena dianggap kepangkatannya belum mencukupi.
Nama Anggito tiba-tiba ramai lagi menjadi pembicaraan ketika ia dituduh melakukan plagiat atas artikel yang ditulisnya di Harian "Kompas". Anggito yang merasa harus bertanggung jawab atas kesalahan itu sampai memutuskan mundur sebagai pengajar di FE UGM.
Belum lagi peristiwa itu lama berlalu, kini ia diguncang lagi kasus korupsi haji. Sebagai pihak yang ikut menyebabkan terjadinya korupsi pada penyelenggaraan haji, Anggito bisa dikenakan pasal memperkaya orang lain.
Namun tentunya masih belum tertutup jalan bagi Anggito untuk berbuat baik. Anggito masih bisa berbuat banyak untuk mencegah berlanjutnya kasus korupsi di Kementerian Agama. Anggito bisa membantu KPK dengan mengungkapkan semua yang terjadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji, sehingga menyebabkan pihak-pihak tertentu bisa mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.
Apabila Anggito bisa melakukan itu, maka ia akan memberikan kontribusi positif bagi perbaikan penyelenggaraan haji ke depan. Kasus korupsi haji di Kementerian Agama memang tidak boleh hanya sekadar menghukum pelakunya saja, tetapi harus bisa memperbaiki sistem penyelenggaraan haji agar rakyat tidak terus menerus dirugikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
