TRB--Hadi Poernomo
TRB--Hadi Poernomo ()

metro view

Tuduhan Korupsi Kepada Hadi Poernomo

22 April 2014 16:52
Tuduhan Korupsi Kepada Hadi Poernomo
 
SATU lagi pejabat lembaga tinggi negara tersangkut kasus korupsi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo ditetapkan sebagai tersangka korupsi saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak. Hadi dituduh merugikan keuangan negara hingga Rp 375 miliar untuk keputusan menerima keberatan pajak yang dimintakan Bank Central Asia.
 
Penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Hadi Poernomo mengejutkan kita semua. Pasalnya, kasus korupsi yang dituduhkan kepada Hadi terjadi saat ia menjabat sebagai Dirjen Pajak periode tahun 2002 hingga 2004.
 
Keberatan pajak yang diajukan BCA adalah untuk tahun pajak 1999. BCA keberatan atas besaran pajak yang harus mereka bayarkan. Direktur Pajak Penghasilan Sumihar Petrus Tambunan ketika itu sudah menolak keberatan pajak yang diajukan BCA. Namun keputusan itu dianulir oleh Dirjen Pajak Hadi Poernomo. Ketika KPK kemarin menetapkan status tersangka, Hadi Poernomo baru mengadakan perpisahan dengan jajaran BPK. Hari Senin itu Hadi merayakan ulang tahun ke-67 dan hari itu ia memasuki masa pensiun sebagai Ketua BPK.
 
Kado ulang tahun yang harus ia terima ternyata kado yang pahit. Sebagai tersangka maka terbuka kemungkinan setiap saat ia akan ditahan oleh KPK.
 
Hari Selasa KPK sudah meminta Kantor Imigrasi untuk mencegah Hadi Poernomo bepergian ke luar negeri. Untuk masa minimal 6 bulan, Hadi tidak bisa pergi ke mana-mana, karena setiap saat akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.
 
Meski kasusnya terjadi saat ia menjabat Dirjen Pajak, namun Hadi tidak bisa dipisahkan sebagai pimpinan lembaga tinggi negara. Penetapan Hadi sebagai tersangka kasus korupsi menambah panjang daftar pejabat tinggi negara yang tersangkut kasus yang merugikan keuangan negara.
 
Inilah yang pantas membuat kita merasa prihatin. Contoh yang diperlihatkan kepada rakyat bukanlah contoh yang baik. Para pejabat tinggi negara memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.
 
Contoh buruk inilah yang kemudian mengimbas ke masyarakat. Kita cenderung tidak lagi mempermasalahkan proses. Sepanjang menguntungkan diri sendiri, orang tidak lagi peduli tindakan itu pantas atau tidak pantas dilakukan.
 
Korupsi sekarang sudah menjadi budaya di negeri ini. Saat pemilihan legislatif lalu, rakyat secara terbuka memperjual-belikan suaranya. Siapa yang berani memberi uang lebih, maka kepada dialah hak suaranya diberikan.
 
Politik uang sudah sampai tingkat yang benar-benar parah pada Pemilihan Umum 2014. Demi kursi di DPR orang rela untuk melakukan apa pun. Ketika menjadi anggota parlemen menjadi tujuan, tidak usah heran apabila banyak yang tergoncang jiwanya ketika tahu gagal menjadi anggota DPR.
 
Pemimpin bangsa ini memberi andil kepada kerusakan moral bangsa ini. Ketika etika dan moral tidak lagi ditempatkan pada posisi yang tinggi, maka semua orang tidak memedulikan lagi nilai-nilai kebajikan.
 
Inilah yang membuat kita semua merasa sedih. Semakin banyak pejabat tinggi negara yang tersandung kasus korupsi membuat kerusakan moral bangsa ini semakin menjadi-jadi
 
Untuk itulah kita tidak pernah bosan mengingatkan para pemimpin akan tanggung jawabnya mencerdaskan bangsa ini. Pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Pengorbanan terberat dari pemimpin adalah ketika ia tidak tergoda oleh kekuasaan yang memabukkan. Pemimpin harus menunjukkan kebersahajaannya agar rakyat tidak silau oleh harta kekayaan.
 
Asketisme merupakan paham yang harus menjadi perilaku dari pemimpin bangsa ke depan. Tanpa itu maka kita tidak akan pernah bisa membangun peradaban dan kemakmuran bagi seluruh rakyat seperti yang kita cita-citakan ketika memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase metro view

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif