Hasil Sidang PPKI 1 Sampai 3, dan Terbentuknya Indonesia

Jakarta: Pembentukan pemerintahan Indonesia dirumuskan lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). PPKI dibentuk atas inisiatif tokoh petinggi bangsa Indonesia yang bertujuan mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan dan kebutuhan-kebutuhan Indonesia setelah merdeka.
 
Dikutip dari Zenius.net, terdapat tiga kali sidang yang dilakukan PPKI. Persiapan hingga sidang PPKI berjalan rentang tanggal 7 sampai 22 Agustus 1945.

Hasil sidang PPKI pertama

Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 bertempat di Gedung Tyuuoo Sangi-In (Gedung Pancasila). Berikut ini hasil dan isi rumusan Sidang PPKI pertama:
 

Baca juga: Di Balik Keluhan PJJ, Ini 7 Kelebihan Belajar dari Rumah

 

1. Mengesahkan UUD 1945

   Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia. Selain itu, hasil sidang ini adalah merevisi Piagam Jakarta yang awalnya terdapat kalimat, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
    
   Dalam sidang ini pun akhirnya ditetapkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dasar negara Pancasila. Hal ini dilakukan agar negara Indonesia dapat merangkul berbagai golongan agama.
    

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden RI

   Atas usulan Otto Iskandardinata yang kemudian disetujui oleh forum sidang, Soekarno dan Hatta dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia.
    

3. Membentuk Komite Nasional

   Komite Nasional dibentuk sebagai komite sementara untuk membantu presiden dan wakil presiden, karena saat itu, DPR dan MPR belum dibentuk.

 

Hasil sidang PPKI kedua

Hasil sidang PPKI kedua menyatakan Ki Hajar Dewantara menjadi Menteri Pengajaran.

Sidang PPKI kedua diadakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Inti dari sidang ini membahas mengenai pembagian wilayah Indonesia serta aparatur negara seperti Menteri dan Departemennya. Pembagian wilayah juga membahas mengenai pemimpin dari tiap negara.
 

Baca juga: Perundingan Linggarjati: Latar Belakang, Hasil, dan Dampak

1. Pembagian Provinsi di Indonesia

   PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi.
    

   Provinsi	Gubernur
   Kalimantan	Ir. Pangeran Mohammad Noor
   Sumatera	Teuku Mohammad Hasan
   Jawa Tengah	R. Panji Suroso
   Jawa Barat	Sutarjo Kartohadikusumo
   Sunda Kecil	I Gusti Ketut Pujo
   Jawa Timur	R. A. Suryo
   Maluku	J. Latuharhary
   Sulawesi	Dr. G.S.S. J. Ratulangi

2. Membentuk Komite Nasional Daerah

   Sidang kedua ini membentuk Komite Nasional Daerah (KND) yang levelnya berada berada di provinsi-provinsi yang telah dibentuk.
    

   Baca juga: Unik, Begini Ternyata Asal Usul Nama 'Perjanjian Roem Royen'

3. Pembentukan Departemen dan Menteri

   PPKI berhasil membentuk 12 departemen dan menteri-menterinya. Selain itu, terdapat juga 4 menteri negara non-departemen.
    

   Nama Menteri	Departemen Menteri
   Otto Iskandardinata	Negara (Menteri Non-Departemen)
   Amir	Negara (Menteri Non-Departemen)
   Sartono	Negara (Menteri Non-Departemen)
   Wahid Hasjim	Negara (Menteri Non-Departemen)
   R.A.A. Wiranata Kusumah	Departemen Dalam Negeri
   Soepomo	Departemen Kehakiman
   Soeprijadi	Departemen Keamanan Rakyat
   Abikusno Tjokrosujoso	Departemen Pekerjaan Umum
   Surachman Tjokroadisurjo	Departemen Kemakmuran
   Iwa Kusuma Sumantri	Departemen Sosial
   AA Maramis	Departemen Keuangan
   Amir Syarifuddin	Departemen Penerangan
   Buntaran Martoatmojo	Departemen Kesehatan
   Abikusno Tjokrosujoso	Departemen Perhubungan
   Ki Hajar Dewantara	Departemen Pengajaran
   Achmad Soebarjo	Departemen Luar Negeri

Hasil sidang PPKI ketiga

Sidang ketiga dan terakhir yang dilakukan PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

   Komite ini adalah awal mula terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). KNIP adalah Badan Pembantu Presiden yang anggota-anggotanya adalah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan daerah.
    

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI)

   Secara umum, PNI dibentuk untuk kedaulatan rakyat dan sebagai implementasi negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
    

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

   BKR mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Setelah BKR resmi dibentuk, maka organisasi-organisasi lain yang memiliki tugas yang serupa seperti BKR, yaitu Heiho, PETA, dan Laskar Rakyat resmi dibubarkan.

Cek berita medcom.id terbaru dan menarik lainnya di Google News
 
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News