KAHMI Ingatkan Tantangan Krisis Kebangsaan di Era 4.0

Solo:  Hasil simposium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) bidang pendidikan merekomendasikan perlu adanya model baru pendidikan kebangsaan pada era milenial, dari tingkat PAUD, Sekolah  Dasar, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi.  Menyusul adanya fakta, bahwa setelah era orde baru berakhir dan lahirnya reformasi tidak ada model pendidikan kebangsaan yang jelas di dunia pendidikan nasional. 
 
Jika pada masa Orde Baru ada penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) pada semua level, kemudian tidak ada lagi pada masa reformasi. "Ini merupakan salah satu yang menyebabkan krisis kebangsaan," ujar Abdur Rahman Ketua Panitia Simposium KAHMI Bidang Pendidikan, yang mengangkat tema: Teknologi, Industri dan Pendidikan, saat membacakan Rekomendasi Simposium di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.
 
Pendidikan kebangsaan sangat penting, mengingat tantangan terbesar dari masuknya era disrupsi ini adalah kemungkinan merosotnya semangat nasionalisme. Terlebih lagi beberapa indikasi awal merosotnya nasionalisme telah muncul, seperti hoaks, ujaran kebencian, radikalisasi dan ancaman disintegrasi.

Baca: Jamal Wiwoho Calon Tunggal Rektor UNS
 
Untuk itu, perlu dikaji tentang pentingnya penerapan dalam menyatukan dalam cara pandang, sikap dan perilaku Keindonesiaan dan Keagamaan sebagai wujud pengamalan Pancasila di semua jenjang.  KAHMI mengajak para akademisi dan inovator pendidikan agar mau dan mampu ikut menggerakkan 2.751.481 pendidik, dibantu oleh 648.863 tenaga kependidikan, menjangkau sekolah yang tersebar di 83,447 Kelurahan/Desa di Indonesia, dan usaha meyakinkan bahwa 45 juta peserta didik terjamin dan dapat menikmati mutu pembelajaran di setiap sekolah. 
 
"Oleh karenanya, simposium nasional ini akan menggerakkan para pemikir,  peneliti dan pengambil kebijakan pendidikan di Indonesia untuk mengoptimalkan inisiatif dan inovasi pendidikan, mempersiapkan SDM yang sejajar dalam kemitraan dan kolaborasi untuk kemajuan masyarakat regional maupunin ternasional," ungkap Abdur Rahman.
 
Baca: Alumni UNS Sumbang Rp400 Juta untuk Beasiswa
 
Rekomendasi kebijakan dan program pengembangan pendidikan ini disampaikan setelah memperhatikan data dan pemikiran dari lima narasumber dalam Simposium. Selain itu juga mempertimbangkan fakta dan temuan yang ada di dalam 37 judul artikel, semuanya telah dibahas bersama dalam tiga sesi paralel oleh sekitar 100 ilmuwan muslim, peneliti profesional dan praktisi pendidikan kaya pengalaman, yang hampir semuanya adalah warga dan aktisivis KAHMI.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News