"Penghapusan jalur prestasi yang akademik seperti rapor, dan nonakademik seperti prestasi olahraga dan kesenian itu kurang tepat. Memang kita temui ada kelemahan. Tapi ya jangan dibuang-buang semua. Kelemahan itu diperbaiki," kata Totok kepada Medcom.id, Selasa 31 Maret 2020.
Baca juga: IGI Minta Hapus Jalur Prestasi PPDB di Tengah Korona
Terlebih jika dipaksa menggunakan sistem zonasi atau berdasarkan jarak antara sekolah ke alamat domisili siswa saja, akan menimbulkan ketidak adilan. Bahkan dia menilai selama beberapa tahun ke belakang, sistem zonasi justru terlihat tidak adil untuk peserta didik.
"Zonasi itu lemah dan aneh, zonasi itu kebijakan yang bias. Karena di satu kecamatan itu enggak selalu ada sekolah negeri. Itu tidak fair, tidak semua orang tinggal di satu tempat yang ada sekolah negeri yang bagus, tidak semuanya," lanjut Totok.
Sementara dengan menggunakan jalur prestasi seperti nilai rapor, semua peserta didik tentu memilikinya. Modal itulah yang seharusnya difokuskan untuk PPDB, bukan malah dihapuskan.
"Ya memang rapor diakui bisa inflasi ya nilainya, bisa dibagus-bagusin. Tapi itu yang harus kita perbaiki, rapor itu bagaimana bisa menjadi bagus, karena rapor itu dia ngukur secara berkala. Begitu juga dengan jalur prestasi nonakademik, melihat perkembangan siswa," terang dia.
Sebelumnya, Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghapus jalur prestasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020. Usulan ini muncul untuk mengurangi beban siswa dan orang tua di tengah pandemi virus korona atau coronavirus disease (covid-19).
"Penggunaan jalur prestasi sangat berpotensi membuat orang tua mengalami stres dalam kondisi pendemi covid-19," kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim, dalam keterangannya, Senin 30 Maret 2020.
Menurut Ramli, Orang tua akan jauh lebih stres jika anaknya tidak mendapatkan sekolah pada jenjang berikutnya. Orang tua harus mendapat kepastian terkait penerimaan anaknya di satu sekolah.
Penerimaan jalur prestasi juga berpotensi memicu kecurangan. Pernyataan ini disampaikan IGI berdasarkan hasil survei kecil yang dilakukan terhadap 410 anggota IGI.
Hasilnya, jalur prestasi yang lebih banyak menggunakan rapor itu memilki potensi kecurangan sebesar 81,94 persen. Bahkan 36,09 persen di antaranya menyatakan kecurangan sangat bisa terjadi.
"Sementara hanya 18,06 persen responden yang tidak yakin nilai rapor bisa dimanipulasi," ungkap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
