Salah satu langkahnya adalah pemberlakuan work from home (WHF) bagi aparatur sipil negara (ASN). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan langkah efisiensi bakal disusun terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor.
"Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Pratikno dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 24 Maret 2026.
Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta metode belajar daring.
"Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026," ujar Pratikno.
Hasil rapat koordinasi ini akan dirumuskan dalam bentuk laporan kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang memuat gambaran konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan. Serta rekomendasi langkah-langkah penghematan yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga :
Tetap Aman Saat WFA, Ini Tips Lindungi Datamu!
Terkait pendidikan, penerapan metode pembelajaran daring atau luring menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah atau pelajaran di sekolah. Pemerintah memastikan proses pembelajaran tidak terganggu meski diberlakukan efisiensi.
“Langkah efisiensi harus disusun terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar dia.
Pratikno menjelaskan tidak semua pembelajaran dilaksanakan secara daring. Kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan tatap muka guna menjaga kualitas proses pembelajaran.
"Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda," ungkapnya.
Pihaknya juga mengkaji mekanisme penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dikarenakan adanya potensi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah, serta opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi peserta didik jika pembelajaran daring diterapkan.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Pratikno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
