Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. DOK Istimewa
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. DOK Istimewa

Wakil Ketua MPR Desak Perbaikan Total Ekosistem SMK: Sertifikasi Saja Belum Cukup!

Renatha Swasty • 02 Juni 2026 14:40
Ringkasnya gini..
  • Perbaikan ekosistem pendidikan vokasi di tanah air harus konsisten dan menyeluruh untuk mewujudkan peningkatan kompetensi lulusannya di pasar kerja.
  • Upaya mewujudkan link and match antara program pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia usaha harus terus ditingkatkan.
  • Rerie mengingatkan berbagai langkah peningkatan kualitas pendidikan vokasi harus dipastikan keberlanjutannya dengan perencanaan yang matang.
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi di tanah air harus konsisten dan menyeluruh. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan kompetensi lulusannya di pasar kerja. 
 
"Langkah pemberian sertifikasi kompetensi merupakan langkah strategis, namun harus diikuti dengan perbaikan ekosistem pendidikan vokasi secara menyeluruh," kata Rerie, sapaan karib Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Juni 2026.
 
Pada 2026, Direktorat SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan kuota bantuan program sertifikasi bagi total 250.000 murid SMK di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut dibagi menjadi dua fokus utama, yaitu 150.000 murid untuk Sertifikasi Kompetensi (keahlian) dan 100.000 murid untuk Sertifikasi Bahasa Asing. 

Langkah itu merupakan bagian dari upaya meningkatkan daya saing lulusan vokasi. Rerie menilai program tersebut belum cukup tanpa penguatan keterhubungan antara pendidikan dan industri
di tengah masih tingginya angka pengangguran lulusan SMK.
 
"Peningkatan kualitas dan keterhubungan sekolah vokasi seperti SMK dengan sektor industri harus konsisten direalisasikan untuk menekan angka pengangguran," tegas Rerie. 
 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 7,74 persen, tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. 
  Meski ada penurunan dari 8,63 persen pada Agustus 2025, kontribusi lulusan SMK terhadap total pengangguran nasional masih sebesar 22,35 persen, menduduki peringkat kedua setelah lulusan SMA. Kesenjangan keterampilan menjadi salah satu penyebab utama. 
 
Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2023 menunjukkan sekitar 57,3 persen pekerja di Indonesia mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan dengan pekerjaan. Anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat upaya mewujudkan link and match antara program pendidikan kejuruan dan kebutuhan dunia usaha harus terus ditingkatkan. 
 
"Dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan di sektor pendidikan dan dunia usaha agar lulusan pendidikan vokasi dapat terserap di dunia kerja dengan baik," tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 
 
Rerie mengingatkan berbagai langkah peningkatan kualitas pendidikan vokasi harus dipastikan keberlanjutannya dengan perencanaan yang matang. 
 
"Di tengah dinamika perekonomian dunia yang dipengaruhi sejumlah faktor, dibutuhkan kejelian membaca peluang dan komitmen semua pihak dalam memanfaatkan peluang tersebut dengan baik," ujar Rerie.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA