"Data rinci hingga tingkat sekolah dan kompetensi individu sudah di tangan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua—pemerintah pusat, dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, hingga orang tua—benar-benar siap mengubah pola pengajaran dan pendampingan?" kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Mei 2026.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat partisipasi TKA SD-SMP mencapai 98,51 persen secara nasional, dengan provinsi terendah tetap di atas 95 persen. Data ini bukan sekadar angka, melainkan peta persis kelemahan dan kekuatan sistem pendidikan yang dijalankan selama ini.
Hasilnya: literasi nasional rata-rata 60 (SD) dan 60,83 (SMP), sementara numerasi hanya 43,41 (SD) dan 40,34 (SMP). Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, memastikan data tersebut akan menjadi pijakan kebijakan berbasis bukti.
Rerie, sapaan karib Lestari Moerdijat, mengatakan temuan hasil asesmen akademis bukan untuk membandingkan sekolah atau daerah, tetapi untuk mendesain intervensi yang presisi.
Baca Juga :
Intip Rerata Nilai TKA SD-SMP 2026: Matematika Bikin Insecure, Bahasa Indonesia Lebih Baik
"Tidak boleh ada kebijakan yang seragam untuk masalah yang berbeda-beda," ujar anggota Komisi X DPR RI itu.
Rerie mendorong pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran tidak hanya untuk tes, tetapi untuk program remedial berbasis data. "Jangan sampai biaya besar untuk pemetaan, tapi tindak lanjutnya minim," tegas Rerie.
Selain itu, satuan pendidikan dan guru wajib mengubah pendekatan dari mengejar nilai menjadi membangun kompetensi dan karakter. "Evaluasi bagi para guru, harus didorong untuk menumbuhkan nalar siswa bukan sekadar hafalan, serta menanamkan kejujuran atau integritas," jelas Rerie.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu juga mendorong orang tua mendukung proses belajar yang bermakna di rumah, tidak terpaku pada peringkat. Selain itu, mengawal kebijakan yang diterapkan agar tidak mandek di atas kertas.
"Sistem pendidikan kita butuh komitmen kolektif yang kuat untuk menjalankan kebijakan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan ambisi sesaat. TKA sudah memberi kita peta jalan, sekarang kita semua harus berani melangkah," ujar Rerie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News