Peluncuran program ini juga ditandai dengan pelepasan 3 ribu lulusan SMK dan 600 lulusan lembaga kursus (LKP) untuk bekerja di berbagai negara. Mereka bakal bekerja di Arab Saudi, Jepang, Korea, Malaysia hingga sejumlah negara eropa.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan program SMK 3+1 menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri global. Dia mengakui keterserapan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah.
“Ini merupakan usaha kami untuk menyiapkan lulusan SMK dapat memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Mereka bisa belajar dari SMK yang tiga tahun, kemudian menambah satu tahun untuk penyiapan masuk dunia kerja dengan kemitraan perusahaan dan juga kemitraan berbagai agensi,” ujar Mu’ti dalam Pelepasan 3 Ribu Lulusan SMK dan 600 Lulusan LKP Bekerja di Luar Negeri dan Peluncuran SMK 3+1, di Surabaya, Rabu, 20 Mei 2026.
Mu’ti menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar lulusan SMK tidak hanya lulus sekolah tetapi juga langsung terserap dunia kerja. Dalam program SMK 3+1, pemerintah turut memperkuat pembekalan bahasa asing bagi siswa vokasi agar setibanya di negara tujuan, para lulusan lebih siap menghadapi dunia kerja.
| Baca juga: Auto Siap Kerja, Siswa SMK Bisa Latihan di 7 Ribu Tempat Praktik Milik Pemerintah |
“Tadi malam di Tangerang saya juga meresmikan program pelatihan bahasa untuk 136 SMK di Indonesia yang memang menyiapkan muridnya bisa bekerja di luar negeri dengan kemampuan bahasa asing di negara tujuan,” beber dia.
Tak hanya kemampuan teknis, peserta juga dibekali pemahaman budaya, sistem hukum, hingga regulasi negara tujuan kerja. Pemerintah juga memastikan seluruh penempatan dilakukan melalui jalur resmi.
“Mereka memiliki kemampuan bahasa, memiliki wawasan budaya, serta kesiapan memasuki negara tempat mereka bekerja karena juga dibekali berbagai regulasi dan sistem hukum di negara tersebut,” kata dia.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan program SMK 3+1 dimulai melalui proses seleksi sekolah yang mengajukan diri kepada Direktorat SMK. Selanjutnya, Kemendikdasmen menerbitkan surat keputusan pelaksanaan program SMK 3+1.
“Basisnya adalah mereka mengajukan usulan ke kementerian, kemudian dilakukan asesmen. Setelah itu ditetapkan melalui surat keputusan menteri dan mendapat dukungan dari kementerian,” ujar Tatang.
| Baca juga: Keren! Wamenperin Buka Jalan Kemitraan dengan Kampus Vokasi di Rusia |
Menurut dia, kebutuhan tenaga kerja dari luar negeri cukup. Bidang yang dibutuhkan setiap negara juga berbeda-beda.
Jepang dan Korea Selatan, misalnya, banyak membutuhkan tenaga caregiver, pertanian, dan manufaktur. Sementara itu, Turki lebih banyak membuka peluang di sektor hospitality.
“Setiap negara punya kebutuhan dan kualifikasi yang berbeda. Mereka percaya dengan tenaga kerja dari Indonesia,” ungkap dia.
Kemendikdasmen juga menggandeng Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk memastikan keamanan dan perlindungan peserta program. Pemerintah juga mendampingi pengurusan paspor, visa, hingga dokumen keberangkatan lainnya agar peserta tidak mengalami hambatan administratif maupun finansial.
Saat ini, terdapat 115 SMK dari berbagai daerah di Indonesia yang terlibat dalam program nasional SMK 3+1. Jawa Timur menjadi provinsi yang memiliki lulusan SMK paling banyak untuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Pada peluncuran program SMK 3+1 dan pelepasan perdana ini, sebanyak 3.000 lulusan SMK berasal dari 411 SMK di seluruh Indonesia. Sedangkan, 600 lulusan LKP berasal dari 60 LKP seluruh Indonesia.
| Baca juga: 10 Politeknik Terbaik di Indonesia Versi Webometrics 2026, Mana Incaran Kamu? |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
