Mu'ti mengaku bertemu siswa tersebut selepas melaksanakan ibadah di masjid kantor Muhammadiyah yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Siswa itu pun, kata dia, baru selesai mengaji.
"Dia dengan sangat percaya diri mengatakan, Pak Menteri, saya minta nanti P5 itu dihapus," ujar Mu'ti dalam program Q & A Metro TV, dikutip Senin, 27 Januari 2025.
Ia menerangkan, jika kebijakan P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila itu lahir di periode sebelumnya. Yakni saat kepemimpinan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
"Ini kan kebijakannya Mas Nadiem di Kurikulum Merdeka itu, saya tanya kenapa P5 itu dihapus? Dia jawab itu membuat kami terbebani," ungkap dia.
Siswa itu, kata Mu'ti, merasa terbebani dengan adanya P5. Sebab saat mengerjakan sebuah proyek, para siswa iuran uang yang tak sedikit untuk membeli bahan praktikum.
"Harus beli materialnya sendiri, banyak iuaran," ungkap Mu'ti menirukan pernyataan siswa tersebut.
| Baca juga: Guru Tak Lagi Harus Mengajar 24 Jam Seminggu, Abdul Mu'ti: Ada Tugas Lain |
Menurut, Mu'ti hal tersebut memang harus menjadi perhatian. Meskipun P5, kata dia, juga memiliki sisi positif.
Diketahui P5 merupakan bagian dari struktur dari Kurikulum Merdeka. Sehingga menjadi kegiatan utama yang diikuti seluruh pelajar.
Satuan pendidikan juga diharapkan untuk memfasilitasi minat dan bakat siswa. Sekaligus menguatkan pengembangan profil pelajar pancasila.
Siswa diharapkan bisa mengerjakan berbagai proyek dalam P5. Di antaranya berkaitan dengan penguatan kebangsaan, literasi, numerasi, keagamaan, gotong royong, keberagaman, hingga transformasi teknologi pun berjalan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
