Uji coba PTM Terbatas di Magelang, Jawa Tengah. Foto:  ANT
Uji coba PTM Terbatas di Magelang, Jawa Tengah. Foto: ANT

Pakar UGM: Kebijakan PTM Terbatas Baiknya Diserahkan ke Daerah

Citra Larasati • 11 Juni 2021 09:00
Jakarta:  Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono menilai kenaikan kasus penularan covid-19 di beberapa daerah belakangan ini sebaiknya menjadi bahan pertimbangan untuk membuka sekolah tatap muka.  Dalam kondisi ini, persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas pun harus dilakukan jauh lebih matang.
 
Jika nantinya sekolah mau membuka tatap muka maka harus menaati 5 M.  “Pertanyaannya yang harus dijawab kan apakah sekolah mampu mengontrol perilaku 5 M yang harus dilakukan siswa. Kalau sekolah mampu saya kira bisa berjalan dengan baik," katanya, dalam keterangan tertulis, Jumat, 11 Juni 2021.
 
Ia menegaskan, dengan terjadinya kenaikan kasus covid-19 di beberapa daerah maka sebaiknya kebijakan sekolah tatap muka dikembalikan pada masing-masing daerah. Menurutnya, tidak bisa memperlakukan daerah itu sama, karena pada kenyataannya ada daerah-daerah yang masih rawan penularan (zona merah) dan bisa menunda terlebih dulu untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran tatap muka.

“Sementara daerah-daerah dengan zona hijau berpeluang bisa mengadakan sekolah tatap muka dan zona kuning bisa tatap muka dengan durasi waktu yang lebih sedikit," ujarnya.
 
Baca juga:  PTM Terbatas, Orang Tua Butuh Diyakinkan Jika Sekolah Aman
 
Agustinus berpandangan jika pembelajaran tatap muka akan dimulai pada Juli 2021 maka yang perlu dipersiapkan adalah apakah ruangannya cukup tersedia untuk pembelajaran.  Sebab dalam satu ruang jumlahnya tentu akan lebih sedikit dibandingkan suasana kelas di saat sebelum pandemi.
 
Persoalannya, apakah sekolah-sekolah memiliki jumlah ruangan yang cukup apabila semua siswa masuk pada jam yang sama. Selain itu, soal infrastruktur fisik yang harus disediakan sekolah, misalnya tempat cuci tangan, hand sanitizer, sabun dan lain-lain.
 
“Ini harus ada rasio yang baik antara wastafel dan jumlah siswa, jangan sampai dalam satu sekolah hanya ada empat wastafel, paling tidak setiap depan ruang kelas harus ada wastafel dan sabun, itu yang perlu diperhatikan," jelasnya.
 
 

 
Ia sangat setuju jika di awal penerapan pembelajaran tatap muka di bulan Juli 2021 nanti dilakukan dua kali seminggu. Menurutnya, dengan tatap muka dua kali seminggu adalah sebagai proses antara menuju pembelajaran normal seperti di saat sebelum masa pandemi.
 
“Sehingga biarkan seminggu dua kali tatap muka dan dari situ bisa dilihat dampaknya, jika aman akan dilanjutkan bisa tiga kali dalam seminggu, empat kali dan seterusnya atau bahkan bisa lima kali dalam seminggu. Saya pikir itu saat paling bagus, ideal," paparnya.
 
Terhadap sikap orang tua menghadapi sekolah tatap muka, Subarsono berpendapat sebaiknya orang tua harus mengontrol anaknya. Sebelum anak berangkat sekolah maka anak dipastikan harus sudah melengkapi diri dengan instrumen yang diperlukan di masa pandemi.
 
Anak harus dipastikan sudah membawa masker, hand sanitizer, minuman dan bekal agar tidak jajan di kantin.  Ia menilai untuk form kesanggupan izin orang tua agar bisa mengikuti sekolah tatap muka sifatnya adalah wajib ditawarkan.
 
Hal ini untuk mengantisipasi agar orang tua yang memberikan izin anak mengikuti sekolah tatap muka. Jika terjadi dampak yang tidak diharapkan maka akan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua.
 
“Jadi, bukan hanya menyalahkan, tetapi orang tua juga bertanggung jawab makanya sebelum anak ke sekolah orang tua harus mengontrol, dan sebaiknya di dalam surat kesanggupan itu, salah satu poinnya harus berisi orang tua harus memfasilitasi anak sebelum masuk sekolah," terang dosen Fisipol UGM ini.
 
Meski sepakat dengan tatap muka dua kali dalam seminggu, namun dengan durasi dua jam sekali pertemuan tatap muka Subarsono menilai kurang efektif. Dua jam setiap kali tatap muka dinilainya terlalu sedikit, sebab anak berangkat ke sekolah saja membutuhkan waktu 30 menit.
 
“Kalau tiga jam saya kira anak tidak terlalu capek. Karena kalau 2 jam itu paling hanya 3 mata pelajaran, itu terlalu cepat menurut saya. Kalau mungkin empat jam lebih lumayan, terutama untuk anak-anak SD karena kalau hanya 2 jam orang tua hanya sibuk antar-jemput," urainya.
 
Subarsono meyakini bagi daerah-daerah yang tidak zona merah maka di Juli 2021 pasti akan melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan tatap muka asumsinya siswa lebih mudah dalam pembelajaran dan lebih mudah dalam hal pendalaman materi dibanding pembelajaran online.
 
Materi pembelajaran tatap muka lebih menyenangkan bagi siswa dan guru sehingga kualitas pembelajaran akan lebih bagus.  Dengan dibukanya pembelajaran tatap muka maka akan mendorong solidaritas sosial, sebab jika pembelaran online hanya akan membuat siswa individual tidak pernah berinteraksi dengan teman-temannya sehingga tidak ada daya solidaritas.
 
“Solidaritas sosial itu mudah terbangun ketika terjadi pembelajaran tatap muka. Meski begitu pembelajaran tatap muka di bulan Juli nanti harus terus dievaluasi, pada bulan pertama bisa dilakukan evaluasi dua minggu sekali, kalau sudah memasuki bulan kedua dan ketiga harus setiap bulan dievaluasi," imbuhnya.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CEU)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan