Sanksi Denda Capai Rp1 Miliar

Miliki Ijazah Bodong Bisa Ikut Dipenjara

Citra Larasati 30 November 2018 14:47 WIB
ijazah palsu
Miliki Ijazah Bodong Bisa Ikut Dipenjara
Seorang pelajar tengah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.. ANT/Ampelsa.
Jakarta:  Kembali maraknya pemberitaan sindikat jual beli ijazah asli tapi palsu (aspal) menjadi peringatan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih institusi pendidikan.  Sebab tidak hanya pihak yang terlibat dalam sindikat jual beli ijazah, pemegang ijazah aspal pun dapat dikenakan sanksi hukum.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengimbau, agar masyarakat memilih penyedia layanan pendidikan yang kredibel. Tidak kalah penting adalah, pentingnya kesadaran kalau pendidikan merupakan sebuah proses.


"Sehingga mendapatkan ijazah dengan cara instan bukanlah jalan keluar yang baik," tegas Pandu.

Terlebih lagi selain pelaku pemalsuan ijazah, pemegang ijazah palsu juga dapat dikenakan sanksi hukum.  "Hukumannya hingga 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp1 miliar," kata Pandu di Jakarta, Jumat, 30 November 2018.

Baca: Menristekdikti Beri Instruksi Tutup Kampus Bodong

Pandu juga meminta, agar pemerintah menindak tegas institusi pendidikan di Tanah Air yang tidak memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan yang ada. 

"Penindakan ini juga termasuk kalau institusi yang bersangkutan menerbitkan ijazah palsu," ungkapnya.

Menurut Pandu, keterkaitan antara institusi pendidikan dengan ijazah palsu adalah sebuah pelanggaran serius. Jika institusi pendidikan tidak memenuhi standar pemerintah, maka negara dan masyarakatnya yang akan dirugikan. 

"Pemerintah harus bisa memastikan institusi-institusi ini melakukan perbaikan sehingga memenuhi standar atau dicabut saja perizinannya," tegas Pandu

Kegiatan monitoringdan evaluasi seperti ini juga penting untuk memangkas institusi yang tidak memenuhi standar.  Selain itu, memangkas institusi yang melakukan kebohongan publik dengan menerbitkan ijazah aspal.

“Prihatin sekali melihat kasus pengeluaran ijazah palsu dari beberapa institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Institusi pendidikan yang seharusnya mempersiapkan peserta didik menjadi individu yang baik dan siap kerja, malah menciptakan kebohongan publik yang besar," sesalnya.

Baca: Komisi X Segera Panggil Menristekdikti Terkait Ijazah Aspal

Menurut Pandu, memang tidak ada salahnya institusi pendidikan yang nonaktif kembali diaktifkan, selama mereka sudah melakukan perbaikan dan sudah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Disebutkan pula bahwa, institusi yang diaktifkan kembali hanya institusi yang sudah melalui masa pembinaan, sehingga dapat diberikan “kesempatan kedua”.

"Untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Tetapi, tindakan ‘pengampunan’ seperti ini hendaknya tidak dilakukan secara terus menerus.

“Misalnya, kemarin sudah di nonaktifkan, kemudian dibina, aktif kembali, tapi mengulangi kesalahan lagi, kemudian dinonaktifkan, dibina, diaktifkan kembali. Nah, jangan seperti ini, kalau seperti ini institusi pendidikan akan menganggap remeh standar yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.




(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id