Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Laporan Kekerasan di SMK Penerbangan SPN Dirgantara, Ini Tanggapan Kemendikbudristek

Pendidikan Kekerasan Sekolah SMK Kemendikbudristek SMK Penerbangan SPN Dirgantara
Ilham Pratama Putra • 19 November 2021 11:33
Jakarta:  Komisi Perlindungan Anak Indonesia menerima laporan dari orang tua siswa di SMK Penerbangan SPN Dirgantara Batam yang anaknya mendapat tindakan kekerasan di sekolahnya. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 10 siswa dimasukkan ke dalam ruang yang mirip sel tahanan, diborgol hingga mendapat tamparan dan tendangan.
 
Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) secara tegas mengecam hal tersebut. Sebab hal tersebut masuk ke dalam tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu kekerasan seksual, intoleransi, dan perundungan.
 
Plt. Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto mengatakan, penanganan masalah tersebut mengacu kepada Permendikbudristek nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbudristek tersebut dimaksudkan untuk menciptakan kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Serta menghindarkan semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan," ujar Anang kepada Medcom.id, Jumat 19 November 2021.
 
Baca juga:  KPAI: SMK Penerbangan SPN Dirgantara Merantai dan Mengurung Siswa di Dalam Sel
 
Permendikbudristek ini juga mengatur sanksi yang bisa dikenakan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik yang melakukan tindakan kekerasan. Sanksi juga dapat berlaku kepada satuan pendidikan dan kepala sekolah, jika masih terdapat praktik kekerasan di lingkungan sekolahnya.  Sanksi itu diatur dalam Pasal 11 dan 12 Permendikbudristek 82 tahun 2015.

Berikut isi dari pasal 11 dalam Permendikbudristek tersebut:

Pasal 11; ayat
 
(1) Satuan  pendidikan  memberikan  sanksi  kepada  peserta
didik dalam rangka pembinaan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. tindakan lain yang bersifat edukatif.
 
(2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat  memberikan  sanksi  kepada  pendidik  atau  tenaga  kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;  
c. pengurangan hak; dan
d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja.  
 
(3) Dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. penundaan atau pengurangan hak;
d. pembebasan tugas; dan
e. pemberhentian  sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
 
(4) Dinas kabupaten/kota, provinsi memberikan sanksi kepada satuan pendidikan berupa:
a. pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah;  
b. penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
c. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 
(5) Kementerian memberikan sanksi berupa:
a. rekomendasi penurunan level akreditasi;
b. pemberhentian terhadap bantuan dari pemerintah;  
c. rekomendasi pemberhentian pendidik atau tenaga kependidikan kepada Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan; dan
d. rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah tegas berupa penggabungan, relokasi, atau penutupan satuan pendidikan dalam hal terjadinya tindak  kekerasan yang berulang.
 
Baca juga:  Miris, KPAI: Leher Siswa SMK Penerbangan SPN Dirgantara Dirantai Seperti Binatang
 
Pasal 12; ayat
 
(1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11  dikenakan bagi:
a.  satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik atau pihak lain yang terbukti melakukan tindak  kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau terbukti lalai melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengakibatkan  terjadinya  tindak  kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
b.  satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1); atau
c. Pemerintah daerah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (2).
 
(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan secara  proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat  dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan/hasil pemantauan pemerintah daerah/Pemerintah.
 
(3) Pemberian sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 11 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat (5) huruf c bagi guru atau kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian  atau sebanyak 3 (tiga) kali  berturut-turut dalam masa jabatannya yang mengakibatkan yang mengakibatkan luka fisik yang ringan, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim independen.
 
(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif