Beasiswa LPDP Diminta Dievaluasi Agar Transparan, dari Penerimaan hingga Pengabdian

Jakarta: Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menagih transparansi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Hal ini menyusul kontroversi yang melibatkan alumni LPDP, Dwi Sasetyaningtyas dan suaminya Arya Iwantoro.
 
Kasus Tyas dan suami dapat menjadi momentum yang tepat mengevaluasi LPDP. Apalagi, beasiswa LPDP disediakan lewat uang rakyat melalui pajak.
 
"Anggaran pendidikan itu ada dana abadi pendidikan yang hari ini dikelola oleh LPDP. Kami ingin memastikan LPDP ini betul-betul membuka kepada publik secara transparan terkait dengan penggunaan dana abadi pendidikan," kata Lalu dalam Top News Metro TV dikutip Selasa, 24 Februari 2026.

Lalu mengatakan evaluasi dapat dilakukan mulai dari sistem penerimaan atau rekrutmen beasiswa LPDP. Dia juga menyoroti peta jalan atau roadmap yang ingin dijalankan LPDP.
 
"Tentu roadmap ini harus segera disiapkan, agar hal yang seperti viral hari ini tidak terulang kembali," tegas dia.
 
Penerima beasiswa LPDP saat ini sudah mencapai 55 ribu orang. Data itu diperoleh dari perhitungan penerimaan beasiswa LPDP dari tahun 2013 sampai 2025. "Tapi apakah kita tahu, 55.641 penerima ini dari kalangan mana? Orangnya siapa, apakah sudah terakomodir dari daerah 3T? Apakah alumni pesantren terakomodir, yang dari sekolah keagamaan, ini harus jadi pertimbangan," tutur Lalu.  
 
Kontrovesi ini bermula dari pernyataan Dwi Sasetyaningtyas alias Tyas yang bangga anaknya mendapat kewarganegaraan Inggris. Namun, amarah publik terpantik karena ia mengucapkan: "I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat,".
 
Pernyataan Tyas mendapat kecaman dari warga net, pasalnya ia bisa berada di luar negeri atas bantuan pendidikan dari LPDP yang merupakan uang dari pajak rakyat. Warga net lalu mengulik kehidupan Tyas. 
 
Rupanya, suaminya juga merupakan penerima LPDP dan belum menjalankan kewajiban kontribusi di Indonesia setelah lulus studi. 
 
Belakangan, Tyas meminta maaf atas ucapannya. Dia menyadari kalimat tersebut kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai bentuk perendahan terhadap identitas sebagai WNI.
 
Untuk itu, Tyas mengakui kesalahannya dan memahami dampak dari pernyataan tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya. "Melalui pernyataan ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersakiti serta atas kegaduhan yang terjadi," tulis Tyas di akun Instagramnya @sasetyaningtyas.

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News