Menurut Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, salah satu program tersebut ialah Profil Pelajar Pancasila. Menurut dia, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), telah tercantum ajakan untuk menciptakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.
"Misalnya tentang Pelajar Pancasila bahwa setelah kami analisis itu bukan hal yang baru, tujuan pendidikan di UU Sisdiknas adalah profil tentang manusia Pancasila," kata Satriwan dalam Ngopi Seksi siaran youtube Vox Populi Institute Indonesia, Minggu, 28 Februari 2021.
Baca: Penyederhanaan Kurikulum 2013 Dianggap Minim Dialog dan Tak Transparan
Satriwan menyebut soal pelajar Pancasila juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres PPK). Di perpres tersebut, dikatakan bahwa nilai-nilai karakter yang dikembangkan di satuan pendidikan itu berdasarkan Pancasila, seperti disiplin, gotong royong, religius, kreatif hingga mandiri.
"Bahkan di Perpres PPK ini tidak hanya satuan pendidikan ya, tapi juga di pendidikan informal dan nonformal disitu lengkap mengatakan bahwa karakter yang dikembangkan itu berdasarkan Pancasila," tutur dia.
Saat ini, program Profil Pelajar Pancasila tengah disosialisasikan kepada para guru. Hal itu pun membuat sebagian besar guru bahagia karena ada program penguatan karakter yang baru. Padahal, menurut dia, hal itu bukan sesuatu yang baru.
"Kalau kita itu membaca kebijakan pendidikan nasional kita dan kita tidak amnesia sejarah, bahwa profil pelajar Pancasila itu jelas merujuk kepada Perpres PPK dan UU Sisdiknas, sedangkan sekarang menggunakan nama baru, namanya Profil Pelajar Pancasila," papar dia.
Baca: Implementasi Kurikulum 2013 Tak Sesuai Rancangan
Kini, yang menjadi pertanyaan Satriwan ialah landasan hukumn implementasi program tersebut. Terlebih disaat bersamaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tengah menggalakkan Perpres PPK.
"Profil Pelajar Pancasila ini sudah berulang kali UU atau peraturan di atasnya itu diabaikan dalam membuat kebijakan baru, hanya seolah-olah baru. Kalau hanya mengadopsi di menteri sebelumnya itu bukan kreatif. Kita guru milenial ditantang kreatif untuk mengajar, kalau hanya mengulangi atau menduplikasi hal yang sudah ada itu bukan kreatif namanya," tegas Satriwan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
