Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menilai proses penyederhanaan kurikulum kurang trasnparan dan tidak disertai sosialisasi yang masif. Tak ada diskusi pula secara luas dengan pihak terkait.
"Objek yang kita lihat tidak terbuka, dalam hal kurikulum tidak transparan. Ini berpotensi menyalahkan UU KIP (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik)," kata Satriwan dalam Ngopi Seksi siaran Youtube Vox Populi Institute Indonesia, Minggu, 28 Februari 2021.
Baca: Kemendikbud: Implementasi Kurikulum 2013 Tak Sesuai Rancangan
Menurutnya, kondisi ini jauh berbeda dengan proses penyusunan kurikulum 2013. Ketika itu, kata dia, Kemendikbud melakukan pembahasan dengan banyak pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
"Agaknya sekarang susah kita dapatkan gitu (informasi penyederhanaan kurikulum). Persoalannya adalah dari Kemendikbud tidak membuka ruang dialog tersebut," tutur dia.
Menurut dia, apa yang kini dilakukan Kemendikbud telah menyalahi aturan dalam membuat sebuah kebijakan publik. Padahal, membuat kebijakan yang akan berpengaruh pada masyarakat haruslah transparan.
"Semua berhak (tahu), karena PP SNP (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) masih berlaku, dalam mendesain segala kebijakan termasuk perubahan kurikulum tentu landasannya adalah hukun atau undang-undang," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
