Pertama, kata Berry, terkait persoalan data, terutama sinkronisasi data penghitungan belanja litbang (penelitian dan pengembangan) nasional. “Belum ada mekanisme yang jelas untuk pengukuran kinerja lembaga penelitian,” kata Berry dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
Selanjutnya adalah, terkait sistem yang sampai saat ini masih menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Selain itu belum ada lembaga independen yang fokus mengelola pendanaan penelitian.
”Serta rendahnya kontribusi industri atau swasta pada kegiatan penelitian di Indonesia,” sambungnya.
Baca juga: Riset dan Inovasi Bisa Selamatkan Indonesia dari Impor Alkes
Direktur Komunikasi ALMI, Inaya Rakhmani menjelaskan, terkait rekomendasi untuk pemerintah terkait kendala tersebut. Dalam studi kebijakan yang disusun ini merekomendasikan bahwa rancangan Peraturan Presiden terkait Dana Abadi Penelitian perlu memisahkan antara lembaga pengelola investasi dan penyaluran manfaat.
Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa belajar dari negara lain, mereka menggali sumber pendanaan penelitian di luar anggaran negara. Terutama melalui pembiayaan berkelanjutan untuk mencukupi kebutuhan pendanaan penelitian di negaranya.
Baca juga: Menristek Berencana Bentuk BLU Kelola Dana Abadi Penelitian
Dari data The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2017, ada 10 negara dengan pengeluaran litbang terbesar menggunakan instrumen portofolio investasi guna mengembangkan dana penelitiannya.
“Dua mekanisme yang umum dipakai adalah Dana Abadi dan Sovereign Wealth Fund (SWF). Kedua mekanisme tersebut bertujuan untuk mendapatkan imbal investasi besar, meringankan beban anggaran negara dan juga mengajak swasta untuk terlibat,” jelas Inaya.
Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Ka-BRIN), Bambang Brodjonegoro menyampaikan, bahwa rekomendasi dari ALMI dan AIPI ini sejalan dengan rencana Pemerintah untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi.
“Utamanya melalui pendanaan yang berkelanjutan, dikelola secara profesional dan memiliki tingkat fleksibilitas yang sesuai," kata Bambang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
