"Kemendiktisaintek menyiapkan SDM sedangkan Kemenkes menyiapkan sarana layanan ini untuk mengatasi persoalan pelayanan yang ada di Indonesia," kata Wamendiktisaintek, Fauzan, di Gedung Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juni 2025.
Fauzan mengatakan pembentukan Komite Bersama ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah menata ulang sistem pendidikan dan distribusi SDM kesehatan. "Karena memang SDM di Indonesia itu, terutama SDM kesehatan itu dianggap kurang, karena idealnya rasionya 1.000:1 (satu dokter untuk seribu pasien)," tutur dia.
Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara institusi pendidikan dan layanan kesehatan. Tujuannya, menghasilkan tenaga medis yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap menghadapi tantangan di lapangan.
“Saat ini kita menghadapi kondisi kekurangan tenaga medis di berbagai wilayah. Komite ini akan memfasilitasi peran masing-masing pihak agar berjalan serempak, tanpa tumpang tindih. Harapannya, distribusi SDM kesehatan bisa lebih merata dan berkualitas,” ujar Fauzan.
| Baca juga: Pemerintah Didorong Gandeng Kolegium Sebagai Mitra Peningkatan Mutu Kesehatan |
Senada dengan itu, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Supriyanto menegaskan kolaborasi ini juga melibatkan kolegium profesi. Kolegium berperan penting menjaga mutu pendidikan dan standarisasi kompetensi dokter.
Ia menyebut sinergi tiga elemen yakni kementerian, institusi pendidikan, dan kolegium menjadi kunci sukses reformasi sektor kesehatan. Kolegium adalah lembaga atau badan yang terdiri dari para ahli dalam suatu bidang profesi dalam konteks ini, kolegium kedokteran atau kolegium tenaga kesehatan.
Kolegium juga bertugas menjaga mutu dan pengembangan ilmu kedokteran. Ia yakin dengan struktur kolaboratif dapat mempercepat transformasi layanan kesehatan berbasis SDM yang kuat dan terstandar.
"Melalui pembentukan Komite Bersama ini, pemerintah berharap akselerasi penyediaan wahana pendidikan dan layanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif," tutur dia.
Supriyanto juga berharap dengan peran yang jelas dari masing-masing pihak ada dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Misalnya, akses layanan kesehatan lebih mudah, merata, dan berkualitas.
"Lewat peluncuran dan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Komite Bersama ini, kolaborasinya itu menjadi jelas siapa melakukan apa jelas. Sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang baik berkualitas kemudian mudah dan terjangkau," tutur Supriyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
