Koordinator JPPI, Ubaid Matraji. Foto: JPPI

JPPI Desak Pemerintah Kembalikan PTNBH Jadi PTN, Ini Alasannya

Citra Larasati • 28 Mei 2024 13:04

Jakarta: Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp665 triliun di APBN 2024 itu sangat leluasa untuk dialokasikan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Namun hal itu akan sia-sia jika kebijakan pemerintah masih pro pada komersialisasi dan lliberalisasi pendidikan tinggi yang diwujudkan dalam kebijakan PTNBH.

Menurut Ubaid, besaran anggaran APBN untuk pendidikan, tidak memengaruhi mahalnya UKT. Karena pemerintah saat ini tak lagi menggunakan APBN untuk menyubsidi PTNBH.

"Dulu, ketika masih berstatus PTN, maka pemerintah punya kewajiban untuk membiayai PTN supaya terjangkau dan memperluas akses. Kini, dengnan status PTNBH, pemerintah tak lagi membiayai, tapi PTN-BH harus mamandiri dalam pembiayaan,” kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Selasa, 28 Mei 2024.

Jadi, ketika PTNBH tidak punya sumber pembiayaan yang mencukupi, maka biaya operasional kampus yang besar itu (yang dulunya ditanggung oleh negara) kini ditanggung oleh masyarakat melalui skema UKT. Dengan status PTNBH, kampus harus mencari pembiayaan mandiri dengan melakukan usaha-usaha profit.

“Salah satu usaha paling menguntungkan dan tidak mungkin merugikan kampus ada, berbisnis dengan mahasiswa melalui skema UKT ini. Karena itu, selama status PTNBH ini tidak dibubarkan, kampus tidak dikembalikan menjadi PTN, maka biaya UKT akan selalu membumbung tinggi,” ujar Ubaid.

Ubaid menambahkan, bantuan untuk mahasiswa dari keluarga miskin yang katanya 20% di PTNBH itu hanyalah kamuflase saja. Nyatanya, KIP Kuliah banyak salah sasaran, bahkan kampus tidak memenuhi jumlah minimum 20 persen untuk mahasiswa dengan skema UKT kelompok 1 dan kelompok 2.

Belum lagi masalah soal mahasiswa dengan kemampuan ekonomi menengah, mereka merasa sangat terbebani dan tidak mampu bayar UKT, karena itu banyak di antara mereka yang putus kuliah di tengah jalan.

“Ketika tetap berstatus sebagai PTN-BH, dan tidak adanya revisi UU Dikti 12 tahun 2012, maka kampus-kampus itu akan merajalela dan ugal-ugalan melakukan komersialisasi dan menjadikan kampus sebagai lahan bisnis. Hal ini jelas bertentangan dengan amanah UUD 45, terutama pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan," tegas Ubaid.

Menurut Ubaid, supaya berkeadilan bagi semua, maka kita harus mengembalikan pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan harus diletakkan sebagai public goods (barang publik), sebab menyangkut hajat hidup dan kebutuhan seluruh masyarakat.