Berfokus pada permasalahan kemiskinan, diskusi ini dibagi dalam enam panel yang diadakan paralel. Panel 1 mendiskusikan kebijakan TF5 yang secara khusus menangani kemiskinan dan ketidaksetaraan multidimensi.
Pada diskusi tersebut dibahas terkait peran TF5 dan tantangan yang dihadapi dari segi sosial dan ekonomi selama menjalankan kebijakan tersebut. Pada Panel 2 dibahas solusi sektor usaha sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan multidimensi.
Panel ini menyoroti peran sektor swasta dan kewirausahaan, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan setelah pandemi. Dibahas pula dalam pertemuan ini, kebijakan utama yang perlu dipikirkan pemerintah untuk mendukung UMKM.
Sementara itu, Panel 3 dalam diskusi ini membicarakan Multidimensional Poverty Index (MPI) jika dimasukkan dalam kebijakan alokasi anggaran. MPI melihat struktur kemiskinan lebih luas, tidak hanya dari pendapatan atau konsumsi, tetapi juga secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup.
Ada 10 indikator yang lebih komprehensif atau lebih adil dalam mengukur kemiskinan. Bagi Indonesia, MPI merupakan suatu terobosan baru dalam memotret kondisi kemiskinan karena memberikan gambaran kemiskinan yang lebih riil dibandingkan dengan pola pendekatan konsumsi.
Panel 4 diskusi membahas kebijakan perlindungan sosial di tengah pandemi, terutama terkait pengembangan MPI di India dan Nigeria serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Sementara itu, relasi antara kesejahteraan manusia dan lingkungan didiskusikan pada Panel 5.
Pemerintah atau sektor publik harus melaporkan dampak lingkungan dari kebijakan yang dibuat. Kesadaran akan pentingnya memperhitungkan dampak lingkungan dapat memandu kebijakan pemerintah yang berkelanjutan.
Melalui pengukuran kemiskinan multidimensi, kebijakan makro dan mikro ekonomi terkait kesejahteraan manusia dan lingkungan menjadi tepat sasaran.