“Kami meyakini pelayanan haji berkualitas lahir dari kolaborasi seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa Indonesia di Timur Tengah yang selama ini turut mengambil peran strategis di lapangan," kata Koordinator PPI Dunia, Andika Ibrahim Nasution dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2026.
Sayangnya, sebagian mahasiswa yang bertugas sebagai tenaga pendukung masih harus menanggung biaya transportasi dari kantong pribadi untuk menjalankan tugas pelayanan haji.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa individu yang membantu negara memberikan pelayanan kepada ratusan ribu jemaah justru harus menanggung sebagian biaya penugasannya sendiri?
Andika mengatakan mahasiswa Indonesia di Timur Tengah memiliki posisi unik. Mereka memahami bahasa Arab, mengenal lingkungan setempat, serta lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat dan otoritas di Arab Saudi.
Kemampuan tersebut menjadikan mereka aset yang sangat berharga dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, dukungan terhadap mereka seharusnya dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, bukan sekadar pengeluaran tambahan.
Pembiayaan transportasi keberangkatan dan kepulangan merupakan kebutuhan dasar yang semestinya telah diakomodasi dalam sistem penyelenggaraan. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika terdapat kewajiban bagi sebagian petugas untuk menyetorkan 20-35 persen pendapatannya kepada organisasi mahasiswa di negara tempat studi.
Terlepas dari tujuan baik kebijakan tersebut, fakta mahasiswa masih harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menjalankan tugas pelayanan publik menunjukkan adanya beban yang tidak proporsional.
Baca Juga :
Mahasiswa Indonesia Meninggal di Luar Negeri, Pemerintah Diminta Segera Bahas RUU Perlindungan Pelajar
Dia menyebut masalah ini bukan semata-mata soal tiket pesawat. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara memandang kontribusi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Selama bertahun-tahun, mahasiswa Timur Tengah telah menjadi bagian penting dalam pelayanan jemaah haji Indonesia.
Mereka membantu komunikasi, pendampingan, hingga penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Peran tersebut terbukti mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.
Karena itu, sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi terhadap skema dukungan operasional bagi tenaga pendukung dari kalangan mahasiswa.
Kepastian pembiayaan transportasi, mekanisme penugasan yang lebih efisien, serta peningkatan perhatian terhadap kuota mahasiswa dalam rekrutmen petugas haji merupakan langkah yang layak dipertimbangkan.
Pelayanan haji yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kemampuan negara memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia secara optimal. Mahasiswa Indonesia di Timur Tengah telah menunjukkan kesediaannya untuk mengabdi.
Yang mereka butuhkan bukanlah penghargaan berlebihan, melainkan dukungan yang wajar agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal.
"PPI Dunia mendorong adanya kebijakan reimbursement tiket pesawat bagi Tenaga Pendukung PPIH agar semangat pengabdian mahasiswa dapat didukung oleh sistem yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan,” tegas Andika.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda