Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Bambang Juanda, mengatakan Danantara dirancang sebagai badan pengelola investasi. Ini bertujuan untuk mengoptimalkan aset strategis negara dan menarik investasi, baik domestik maupun asing.
“Dengan dana yang disebut-sebut sangat besar, badan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, energi, dan sektor-sektor strategis lainnya,” ucap Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 25 Februari 2025.
Namun, ada sejumlah kekhawatiran yang muncul, terutama terkait struktur pengawasan dan transparansi. Beberapa pihak mempertanyakan keputusan pemerintah yang menyatakan Danantara tidak akan diawasi langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Hal ini memunculkan dugaan bahwa pengelolaan dana besar ini dapat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi,” ujar dia.
Selain itu, keputusan untuk melibatkan seluruh mantan presiden sebagai pengawas Danantara juga menuai beragam tanggapan. “Ada yang melihatnya sebagai langkah untuk menjamin kredibilitas lembaga ini. Namun ada pula yang mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan dan campur tangan politik dalam kebijakan investasi,” kata dia.
| Baca juga: Mengenal Squad Elite Danantara, Siapa Saja? |
Terlepas dari kontroversi, Bambang menilai Danantara berpotensi membawa manfaat strategis bagi perekonomian nasional. Badan ini dapat mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri sehingga memperkuat stabilitas ekonomi dengan sistem pengelolaan investasi yang baik.
“Selain itu, Danantara dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis (jalan tol, pelabuhan, dan energi terbarukan), menarik investasi asing, meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor produktif,” ucap dia.
Namun, Bambang mengingatkan Danantara bisa menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi bila tidak dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. “Risiko terbesar meliputi potensi penyalahgunaan dana, pengaruh politik yang terlalu besar dalam pengambilan keputusan investasi, serta dampak sosial seperti penggusuran lahan tanpa perencanaan matang,” ucap dia.
Pakar Ilmu Ekonomi IPB University itu menekankan pembentukan Danantara harus mengutamakan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik dalam pengelolaannya. Dia menyebut badan ini dapat menjadi pilar penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dengan pengawasan ketat dan tata kelola yang baik.
“Namun, tanpa regulasi dan pengawasan yang jelas, keberadaan Danantara bisa menjadi bumerang yang berpotensi merugikan rakyat dan perekonomian Indonesia,” ucap dia.
Bambang menyampaikan IPB University akan terus melakukan kajian ilmiah terkait dampak Danantara bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. “Kami juga mendorong pemerintah untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan bebas dari kepentingan politik, agar cita-cita membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing dapat benar-benar terwujud,” tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
