"Sehingga kalau tadi saya menyinggung UN ada yang pro ada yang kontra itu hal yang biasa tapi sekali lagi kami belum mengambil kebijakan. Karena itu kami mohon kepada masyarakat untuk bersabar agar kami dapat mengambil kebijakan yang sebaik-baiknya dengan mendapatkan masukan dari berbagai kalangan," kata Mu'ti
Semua masukan, pendapat, maupun argumen yang masuk, baik pro maupun kontra akan dianalisis dan dikaji secara mendalam sebelum akhirnya menjadi kebijakan yang terbaik bagi kepentingan Bangsa dan Negara. "Mungkin kalau saya boleh pakai istilah yang agak populer itu semua masih sebatas 'omon-omon'," ujarnya.
Penjaminan Mutu
Kajian mendalam ini, kata Mu'ti sangat penting, mengingat penjaminan mutu pendidikan tidak bersifat tunggal. Namun ada dua faktor yakni penjaminan internal dan penjaminan eksternal. Penjaminan itu jika dilihat dari undang-undangnya ada dua kan ada penjaminan internal dan ada penjaminan eksternal.Penjaminan mutu internal adalah yang dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan termasuk di dalamnya adalah misalnya menyangkut evaluasi belajar peserta didik di masing-masing satuan pendidikan. Sedangkan penjaminan eksternal adalah penjaminan yang dilakukan oleh institusi-institusi penjaminan mutu.
"Misalnya akreditasi itu kan penjaminan mutu eksternal. Nah soal ujian apakah itu bernama ujian nasional ataukah bernama asesmen nasional ataukah dulu ada EBTANAS itu semuanya kan bagian dari alat ukur mutu pendidikan," beber Mu'ti.
Sehingga berangkat dari semangat itu, kata Mu'ti, maka penyusunan berbagai macam kebijakan itu adalah untuk penjaminan mutu pendidikan baik eksternal maupun internal.
| Baca juga: UN Baik, Tapi Harus Sebagai Pemetaan Pemerataan Kualitas Pendidikan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
