Mu'ti menyampaikan beberapa waktu lalu ia bertemu dengan salah seorang perwakilan dari sekolah swasta yang menanyakan posisi sekolah swasta dalam kemitraan dengan Kemendikdasmen.
“Saya ingat sekali waktu acara di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, seorang Bapak bertanya apa posisi kami menurut Kementerian, dan kami jawab bahwa swasta adalah mitra dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dalam Silaturahmi dan Diskusi Pendidikan antara Mendikdasmen bersama Organisasi Masyarakat (Ormas) Penyelenggara Pendidikan dengan tajuk “Membangun Sinergi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu untuk Semua”, di Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
“Berdasarkan data, satu dari tiga murid itu belajar di swasta, berarti sepertiga dari anak-anak bangsa ini belajar di swasta. Sehingga kehidupan dan berlangsungan pendidikan swasta ini akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan nasional,” kita Mu'ti.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun komunikasi antara Kemendikdasmen dengan organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan, mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dihadapi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu juga untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan yang dapat mendukung perkembangan pendidikan nasional, serta membangun kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata.
Lebih lanjut, Mu’ti mengungkapkan, audiensi yang diajukan kepada Kemendikdasmen sangatlah banyak, sehingga tidak mungkin dapat menerimanya satu persatu. “Melalui kegiatan seperti sekarang ini, mudah-mudahan aspirasi yang selama ini mungkin belum tersampaikan dapat secara langsung disampaikan kepada kami,” ujarnya.
Mendikdasmen berharap, masukan-masukan terkait dengan beberapa hal yang selama ini menjadi perhatian publik dan bagian dari persoalan yang memang harus dicari jalan keluarnya.
“Kami akan mendengar dan juga akan mengkaji dengan seksama masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak-Ibu sekalian. Tentu kami tidak akan memberikan jawaban dan tanggapan atas masukan Bapak-Ibu sekalian, tapi itu semuanya akan kami catat sebagai salah satu dari masukan-masukan yang memang juga kami minta dari masyarakat dan berbagai unsur yang lainnya,” tutur Mu’ti.
Sekretaris Jenderal, Kemendikdasmen, Suharti, dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sekitar sepertiga dari total siswa di sekolah formal (SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) bersekolah di sekolah swasta. Angka ini setara dengan 10 juta siswa dari total 33 juta siswa.
Lebih lanjut, Suharti mengatakan, data tersebut menunjukkan bahwa proporsi siswa berkebutuhan khusus (SLB) yang bersekolah di sekolah swasta tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan yang bersekolah di sekolah negeri. Sedangkan untuk tingkat SMA, jumlah sekolah swasta bahkan melebihi sekolah negeri sekitar 300 sekolah.
Data tersebut mengungkapkan, jumlah sekolah SMK swasta mencapai tiga kali lipat dari jumlah sekolah SMK negeri, yakni sekitar 10.500 sekolah dibandingkan dengan 3.740 sekolah negeri. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), jumlah siswa yang dididik di lembaga swasta mencapai 3 juta anak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa di lembaga negeri yang hanya sekitar 20 ribu anak.
“Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa peran sekolah swasta dalam dunia pendidikan di Indonesia sangat signifikan. Sekolah swasta berkontribusi besar dalam upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat,” imbuh Suharti.
"Dengan mengundang Bapak/Ibu dari organisasi masyarakat penyelenggara pendidikan, kami ingin belajar dari praktik terbaik dalam mengelola satuan pendidikan swasta yang efisien dan efektif. Kami berharap melalui kolaborasi ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia," tutur Suharti.
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), Z. Arifin Junaidi, menyampaikan apresiasinya atas diselenggarakannya kegiatan ini karena telah melibatkan lembaga pendidikan swasta dan momen ini merupakan yang pertama kali dilakukan.
Senada dengan Ketua HISMINU, Ketua Bidang Garapan Pendidikan Dasar dan Menengah Umum Persatuan Islam (PERSIS), Darwis, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya telah dilibatkan dalam kegiatan ini. Ia berharap, kegiatan ini menjadi agenda rutin mempertemukan pemerintah dengan pihak swasta. “Mudah-mudahan lembaga pendidikan swasta dapat terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan,” tutupnya.
| Baca juga: Menag Bertemu Mendikdasmen, Minta Percepat PPG Guru Agama |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
