Mendikbud, Muhadjir Effendy saat sambutan di Halalbihalal Idulfitri 2019, di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Medcom.id/Intan Yunelia.
Mendikbud, Muhadjir Effendy saat sambutan di Halalbihalal Idulfitri 2019, di Gedung A Kemendikbud, Jakarta, Medcom.id/Intan Yunelia.

Mendikbud Desak Daerah Implementasikan Redistribusi Guru

Pendidikan Sistem Zonasi Redistribusi Guru
Intan Yunelia • 11 Juni 2019 13:28
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan akan mengadakan pertemuan teleconference dengan masing-masing Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) daerah di seluruh Indonesia. Hal tersebut untuk membicarakan evaluasi persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019.
 
Muhadjir menyebutkan bahwa PPDB tahun ini tidak ada perbedaan dengan PPDB sebelumnya. Sistem PPDB tahun ini pun tidak hanya berkaitan dengan kebijakan zonasi. Namun meliputi semua masalah yang berhubungan dengan pendidikan, salah satunya adalah redistribusi guru.
 
“Saya meminta masing-masing daerah segera mengimplementasikan program redistribusi guru agar betul-betul merata. Jangan sampai ada sekolah tertentu yang diisi oleh guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) saja dan di tempat lain diisi oleh guru honorer,” kata Muhadjir usai acara Halalbihalal di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Guru Terbaik Harus Disebar ke Seluruh Sekolah
 
Ia meminta agar penyebaran guru segera direalisasikan. Sebab jika dibiarkan guru yang kompeten menumpuk di satu wilayah akan menyebabkan ketimpangan kualitas pendidikan di Indonesia.
 
“Kita minta yang disebar itu mulai dari status guru PNS bersertifikat dan PNS yang belum bersertifikat. Guru honorer yang bersertifikat ada juga guru honorer tidak bersertifikat harus dibagi sama rata, terutama pada jenjang SD, SMP sehingga program pemerataan pendidikan yang berkualitas itu akan segera terealisasi,” ujar Muhadjir.
 
Baca:Zonasi Terbentur Persebaran Domisili Guru
 
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini mengakui, bahwa saat ini ketimpangan sekolah masing sangat tinggi. Terutama di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia.
 
“Kalau tidak ada kemauan keras dari pihak daerah, terutama untuk segera melakukan kebijakan-kebijakan redistribusi, saya khawatir kebijakan pemerintah dan keinginan kita untuk segera melaksanakan program pemerataan pendidikan yang berkualitas itu akan tersendat,” tuturnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif