Anies Sebut Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi Indonesia Merosot
Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan. DOK YouTube
Jakarta: Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan, menilai demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kepercayaan publik terhadap prinsip demokrasi di Tanah Air mulai tergerus.
"Rakyat saat ini tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi," ucap Anies dalam debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Anies mengatakan prinsip mendasar dalam demokrasi yaitu adanya kebebasan berbicara dan berpendapat. Kemudian, demokrasi yang sehat juga harus ada pihak oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang.
"Dua hal ini menjadi problem, angka demokrasi, indeks demokrasi kita menurun," ucap Anies.
Anies mengatakan salah satu indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yaitu adanya pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal ini membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu.
"Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu, minim sekali adanya oposisi selama ini. Sekarang adalah ujiannya, besok bisakah pemilu netral, jujur, adil," ujar Anies.
Sementara itu, terkait pembiayaan partai politik, Anies menilai salah satu permasalah mendasarnya ialah pembiayaan. Anies menilai pembiayaan partai politik perlu dihitung kembali dengan benar.
"Parpol perlu biaya dan biaya politik ini tidak pernah diperhatikan selama proses politik. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar," ujar Capres Koalisi Perubahan itu.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
"Rakyat saat ini tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi," ucap Anies dalam debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Anies mengatakan prinsip mendasar dalam demokrasi yaitu adanya kebebasan berbicara dan berpendapat. Kemudian, demokrasi yang sehat juga harus ada pihak oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang.
"Dua hal ini menjadi problem, angka demokrasi, indeks demokrasi kita menurun," ucap Anies.
Anies mengatakan salah satu indikasi menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia yaitu adanya pasal karet dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal ini membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu.
"Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu, minim sekali adanya oposisi selama ini. Sekarang adalah ujiannya, besok bisakah pemilu netral, jujur, adil," ujar Anies.
Sementara itu, terkait pembiayaan partai politik, Anies menilai salah satu permasalah mendasarnya ialah pembiayaan. Anies menilai pembiayaan partai politik perlu dihitung kembali dengan benar.
"Parpol perlu biaya dan biaya politik ini tidak pernah diperhatikan selama proses politik. Sudah saatnya pembiayaan politik dihitung dengan benar," ujar Capres Koalisi Perubahan itu.
| Baca juga: Anies: Pemerintahan Saat Ini Tidak Memegang Prinsip Hukum |
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
((REN))
BERITA TERKAIT
