Acara bertujuan mengajak mahasiswa memahami kondisi dan capaian politik luar negeri Indonesia selama satu dasawarsa terakhir. Serta mendapatkan masukan dari sivitas akademika terkait pelaksanaan politik luar negeri dan proyeksi masa depan.
Sebanyak 2.444 mahasiswa hadir menyaksikan dan berkontribusi dengan pemikiran mereka. Turut hadir dalam acara ini adalah muspida setempat, think tank, dan media.
Mahasiswa dari 11 universitas menyampaikan berbagai masukan penting. Salah satunya, agar konsep multi-track diplomacy, khususnya peran non-state actors seperti masyarakat madani, dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan politik luar negeri.
Selain itu, aspirasi untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Afghanistan. Terkait isu kesetaraan gender, mahasiswa berharap agar partisipasi perempuan dalam politik luar negeri, terutama dalam peacekeeping operations, dapat diperbesar.
Isu-isu lain, seperti perubahan iklim, perlindungan WNI, dan inovasi digital diplomacy juga dibahas.
Menjawab harapan mahasiswa terkait kemerdekaan Palestina, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, menegaskan Indonesia kembali menjadi Anggota Dewan HAM PBB.
Dalam hal itu, Indonesia akan fokus menangani tantangan dalam kemanusiaan. Tri menekankan prioritas utama Indonesia terkait Palestina dan melibatkan Dewan HAM PBB dalam menanggapi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel.
Mahasiswa juga mengapresiasi peran Indonesia dalam menangani isu-isu penting di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Rektor Universitas Warmadewa Bali, I Gde Suranaya Pandit, menyoroti kontribusi diplomasi Indonesia terhadap ekonomi nasional, menciptakan jembatan untuk produk Indonesia masuk ke pasar global.
| Baca juga: Kemenlu Dorong Universitas di Indonesia Kerja Sama dengan Negara-Negara di Asia dan Afrika |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
