Anak TKI yang sekolah di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kemendikbud/Humas.
Anak TKI yang sekolah di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kemendikbud/Humas.

Rotasi Guru ke Daerah 3T Perlu Perencanaan Komprehensif

Pendidikan Sistem Zonasi Redistribusi Guru
Citra Larasati • 13 Juni 2019 15:48
Jakarta: Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merotasi guru ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) perlu dikaji secara komprehensif. Kajian diperlukan, agar program ini berjalan secara berkesinambungan dan mencapai hasil yang diinginkan.
 
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara mengatakan, sebelumnya sudah ada program Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T) dan Guru Garis Depan (GGD) yang kini sedang dievaluasi dan dihentikan sementara pelaksanaannya.
 
Kidung menyatakan, program rotasi guru ke daerah 3T dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketimpangan pendidikan antara daerah 3T dengan daerah lain di Indonesia. Para guru yang berasal dari kota-kota besar dan kota-kota lebih maju diharapkan dapat menciptakan sebuah transfer knowledge ke daerah 3T ini. Di mana akses terhadap pendidikannya belum memadai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, salah satu hal yang harus diperhatikan dari rotasi ini ialah lama durasi penempatan. Durasi penempatan sebaiknya dibuat dengan memperhatikan efektivitas proses belajar mengajar dan transfer knowledge tersebut.
 
Baca:Pernah Mengajar di Daerah 3T Bisa Jadi Syarat Promosi Jabatan
 
Durasi penempatan yang terlalu cepat dikhawatirkan tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi sekolah maupun anak didiknya. "Baru saja siswa beradaptasi dengan pengajar dan sistem yang baru, guru sudah berganti lagi," kata Kidung.
 
Dengan adanya keberhasilan guru di sekolah yang baru, diharapkan dapat menjadi benchmark bagi sekolah dan wilayah tersebut. Harapannya, guru berikutnya yang dirotasi ke sekolah tersebut tinggal meneruskan program yang ada dan tidak membangun ulang dari nol.
 
“Pemerintah juga perlu mengkaji kesiapan peningkatan insentif guru," terangnya.
 
Berkaca dari program GGD, yang mana gaji guru dianggarkan dari APBD. Apabila program ini menggaji dan memberikan insentif guru dari sumber yang sama, maka harus dipastikan bahwa APBD di daerah-daerah 3T mumpuni untuk menafkahi guru-guru yang dirotasi.
 
"Tentunya gaji dan insentifnya minimal sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang berlaku di wilayah tersebut,” jelas Kidung.
 
Baca:Mendikbud Desak Daerah Implementasikan Redistribusi Guru
 
Pemerintah juga perlu memiliki kualifikasi yang jelas terkait promosi jabatan dan insentif bagi mereka yang mengabdi sebagai guru di daerah 3T. Jika rotasi ke daerah 3T dijadikan prasyarat dan prosedur bagi guru pegawai negeri, maka sebaiknya promosi jabatan dan juga pemberian insentif tersebut didasarkan pada pencapaian yang sudah didapatkan di daerah tempatnya mengabdi.
 
Dengan adanya durasi promosi dan jumlah insentif yang berbeda-beda, lanjut Kidung, maka diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan memunculkan kompetisi yang sehat, serta berdampak pada kualitas pendidikan di sekolah dan daerah tempatnya mengabdi.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif