"Kami minta semuanya dicairkan. Tidak cuma separuh, tidak hanya sepertiga. Semuanya harus dibayarkan," tegas Ketua ADAKSI Pusat Anggun Gunawan saat menggelar demo di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat dikutip dari laman Antara, Senin, 3 Febrauri 2025.
Dia menuturkan Kemendiktisaintek hanya menyediakan anggaran Rp2,5 triliun untuk membayarkan tukin kepada 30 ribu dosen. Padahal, seluruh dosen di bawah kementerian tersebut berjumlah 80 ribu lebih.
Anggun mengatakan dosen di bawah Kemendiktisaintek dianggap bukan pegawai kementerian. Sehingga, tidak akan diberikan tukin.
"Jadi sejak awal kami sudah merasakan ini tidak ada keberpihakan kementerian terhadap kami. Kemudian sampai detik ini, kami tidak pernah diundang untuk berdiskusi ataupun juga beraudiensi dengan kementerian," kata dia.
Ia menilai Kemendiktisaintek sudah diberikan anggaran cukup besar oleh negara sekitar Rp57 triliun, sementara yang diperlukan untuk membayar hanya sekitar Rp8 triliun. "Jadi, kenapa tidak diambilkan saja dari anggaran yang sudah ada?" tanya Anggun.
| Baca juga: Tukin Tak Cair, Aliansi Dosen Berharap Presiden Prabowo Berikan Solusi |
Adaksi menggelar unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk menuntut pemerintah membayarkan tukin yang tidak dibayarkan sejak 2020. Penyampaian pendapat ini merupakan bentuk kekecewaan dosen yang tidak menerima hak mereka selama bertahun-tahun.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang mengungkapkan tukin dosen ASN 2020-2024 tidak dapat dicairkan.
"Program tukin yang lampau (2020-2024) tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, 'ketidaksempatan' kementerian saat itu (Kemendikbudristek), dan tutup buku," kata Togar saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.
Togar mengungkapkan tukin dosen ASN pada tahun 2020-2024 juga tidak dapat diberikan karena pengukuran kinerja tidak bisa dilakukan, sebab sudah berlalu jauh. Ia menyebut ada anggaran tukin sebesar Rp2,5 triliun dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan menjadi solusi awal dari tukin yang tak dapat dicairkan.
"Informasi dari Pak Ketua Banggar sudah cukup baik sebagai awal untuk solusi tukin yang selama ini terabaikan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
