Menurutnya, Revisi UU Sisdiknas bisa menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pendidikan nasional di masa depan. Pembahasan akan dilakukan pada tahun 2026.
“Walaupun baru tahun ini, kemungkinan di 2026 akan dibahas secara formal di pemerintah. Tapi karena komunikasi yang baik, draf dan naskah akademik yang ada sudah kami susun dengan masukan berharga dari Kementerian Dasman,” kata Hetifah di kantor Kemendikdasmen, Rabu, 22 Oktober 2025.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi X DPR RI berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dengan Kemendikdasmen dalam menjalankan program-program strategis. Menurutnya, kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
“Kami berpesan agar komitmen untuk bersinergi dengan kami bisa terus diperkuat. Kami pun siap mendukung seluruh program strategis Kementerian Dasman demi peningkatan mutu pendidikan nasional,” kata Hetifah.
Dia juga menyampaikan sejumlah harapan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertepatan dengan Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bidang pendidikan. Hetifah menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, pembangunan pendidikan di daerah 3T masih menghadapi kesenjangan dalam akses dan mutu pendidikan. Ia menyebut Komisi X DPR RI siap membentuk Panitia Kerja (Panja) 3T untuk mendukung langkah pemerintah, baik dalam aspek regulasi, penganggaran, maupun pengawasan.
“Kami sangat berharap Bapak Menteri (Mendikdasmen Abdul Mu’ti) memprioritaskan pemerataan kualitas pendidikan di daerah 3T. Kami di Komisi X siap ikut mendukung, termasuk dalam hal pengaturan, anggaran, dan pengawasan,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
