Article 33 Indonesia memaparkan hasil analisis dan rangkaian diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, DPR RI, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, dan pemerhati pendidikan, terkait rencana revisi UU Sisdiknas. Sementara ini, seri diskusi sudah mengangkat tiga tema utama: Wajib Belajar, Tata Kelola Organisasi Satuan Pendidikan, dan Lingkungan Belajar yang Aman, Inklusif, dan Toleran.
Direktur Divisi Pendidikan dan Pembangunan Regional Article 33 Indonesia, Santoso, menyampaikan, revisi UU Sisdiknas menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem pendidikan yang berkualitas untuk semua.
"Saat ini UU Sisdiknas, sudah masuk Prolegnas. Sebagai perwakilan lembaga masyarakat, Article 33 Indonesia memberikan masukan terhadap proses dan materi revisi UU Sisdiknas tersebut melalui berbagai proses diskusi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar dapat merespons berbagai dinamika dan perkembangan yang ada di bidang pendidikan." ujarnya dalam Diskusi Pendidikan tentang RUU Sisdiknas di Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025.
Dalam program Wajib Belajar, Article 33 Indonesia mendorong perluasan akses dan memperjelas antara hak dengan kewajiban. Ini mengingat masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau anak tidak sekolah (ATS), maka salah satu masukan penting dalam revisi UU Sisdiknas terkait tema wajib belajar.
Santoso mendorong komitmen pemerintah secara serius untuk menuntaskan dan memfasilitasi usaha untuk mengembalikan anak ke sekolah. "Terkait tema wajib belajar, diusulkan adanya penegasan definisi wajib belajar, cakupan jenjang pendidikan, pembiayaan yang memadai, dan fleksibilitas perpindahan jalur pendidikan," kata Santoso.
Terdapat empat opsi cakupan yang diajukan, mulai dari mempertahankan 9 tahun hingga memperluasnya menjadi 13 tahun. "Bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan pengelolaan negara, tetapi negara yang harus menyesuaikan diri dengan karakteristik warganya. Misalnya, anak nelayan harus tetap bisa bersekolah meskipun membantu orang tuanya; anak dengan penyakit kronis pun tetap berhak mendapatkan pendidikan," ujarnya.
Tata Kelola Organisasi Satuan Pendidikan
Selain hal yang telah disebutkan, revisi UU Sisdiknas juga mendesak untuk menata jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang akan memengaruhi intervensi pemerintah terhadap satuan pendidikan yang ada. Salah satu masukan penting dalam revisi UU Sisdiknas terkait tata kelola organisasi satuan pendidikan adalah pengaturan PAUD sebagai jenjang tersendiri sebelum pendidikan dasar agar tercermin konsisten dalam berbagai pasal yang mengatur struktur pendidikan nasional.Selain itu, revisi UU Sisdiknas diharapkan dapat memperjelas kategorisasi satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal ini termasuk penguatan pendidikan nonformal untuk ATS, pengakuan terhadap pesantren, serta pengembangan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. "Lembaga atau instansi pendidikan harus mampu mengakomodasi beragam karakteristik masyarakat. Pengorganisasian pendidikan perlu memastikan setiap anak memiliki hak untuk mengakses layanan pendidikan." ujar Santoso.
Lingkungan Belajar yang Aman, Inklusif, dan Toleran
Santoso menyampaikan, isu penting lainnya dalam revisi UU Sisdiknas terkait dengan lingkungan belajar adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan untuk memastikan terwujudnya sekolah yang aman. Dalam hal ini adalah menambahkan bab atau klausul khusus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan untuk memastikan upayanya dilakukan secara menyeluruh dan didukung penuh oleh para pemangku kepentingan."Hal lainnya yang masih berkaitan dengan lingkungan belajar adalah perlunya pengaturan pendidikan inklusif berbasis hak, serta integrasi nilai toleransi yang lebih jelas ke dalam kurikulum pada UU Sisdiknas," terangnya.
Anggota Pusat Pemantauan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR, Arrista Trimaya, menyampaikan, masukan kegiatan ini merupakan bagian dari meaningful participation dalam perbaikan regulasi. Masukan yang diberikan oleh Article 33 Indonesia sangat penting dan sejalan dengan rencana perubahan peraturan perundang-undangan. "Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam revisi UU Sisdiknas sangat dibutuhkan. Komisi X DPR saat ini sedang proses mengumpulkan masukan dari masyarakat luas," ujar Arrista.
Di samping itu, Arrista juga menekankan perlunya ada pengaturan khusus untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan toleran. Ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan toleran, saat ini belum ada pengaturan khusus, baru masuk secara umum di hak dan kewajiban.
"Usulan Article 33 dapat kami masukkan karena saat ini belum diatur. Kami juga sedang harmonisasi dengan berbagai UU terkait," tambah Arrista.
Di sisi lain, Tenaga Ahli Komisi X DPR, Rio Mayrolla, menekankan pentingnya makna dan perluasan definisi wajib belajar yang lebih luas. Hal tersebut sangat terkait dengan bagaimana kewajiban pemerintah dari sisi anggaran untuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
"Tim Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas harus meninjau kembali alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang saat ini lebih banyak didistribusikan untuk sekolah kedinasan," ucap Rio.
| Baca juga: MBG Tingkatkan Kemampuan Matematika Siswa, Ini Penjelasan Wamen Stella Christie |
Article 33 Indonesia menekankan pentingnya revisi UU Sisdiknas dan mengundang partisipasi berbagai unsur masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam perbaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Sisdiknas. Salah satu inisiatif yang sedang coba dilakukan adalah menyusun RUU Sisdiknas versi masyarakat sipil.
"Article 33 Indonesia mengundang berbagai pihak untuk melanjutkan advokasi RUU Sisdiknas lebih lanjut. Kami juga mengajak seluruh masyarakat sipil untuk terlibat dalam penyusunan RUU tersebut. Bersama-sama, kita akan merumuskan undang-undang pembanding versi masyarakat sipil yang mencerminkan aspirasi rakyat dan menyampaikannya ke DPR sebagai pertimbangan revisi UU Sisdiknas untuk pendidikan yang berkualitas untuk semua," ujar Santoso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
