"Sangat besar sekali potensinya berkembang jadi radikalisme, untuk itu harus direm," kata Nasir kepada Medcom,id, di Jakarta, Senin, 3 Juni 2019.
Menurut Nasir, sebenarnya pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk membatasi gerak kelompok ekslusif yang berbasis keagamaan ini di perguruan tinggi. Salah satunya dengan menerbitkan Permenristekdikti nomor 55 tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa (PIB) beberapa bulan lalu.
"Permenristekdikti PIB itu salah satunya untuk mengerem ini. Agar tidak menjadi radikalisasi di dalam kampus," ungkapnya.
Baca: Setara Institute Sebut 'Islam Eksklusif' Berkembang di 10 PTN
Mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini juga meminta kepada Lembaga Dakwah Kampus (LDK) untuk lebih terbuka. Sebab jika terjadi pemaksaan kehendak dengan menanamkan satu pemahaman saja kepada anggota LDK, maka akan menjadi masalah di kemudian hari.
"Lembaga Dakwah Kampus itu harusnya menghargai semua hak orang, jangan mau menang sendiri, merasa paling benar sendiri, dan menyalahkan orang lain. Akibatnya terjadi diskriminasi (di dalam kampus). Mereka harus terbuka," tegas Nasir.
Baca: Kelompok Islam Eksklusif Leluasa Bergerak di Kampus
Setara Institute meneliti "Wacana dan Gerakan Keagamaan di Kalangan Mahasiswa di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN)". Penelitian dihelat Februari-April 2019.
Hasilnya, ternyata 10 PTN itu menjadi tempat tumbuhnya kelompok Islam eksklusif transnasional yang berpotensi berkembang ke arah radikalisme. Mereka berkembang di Institut Pertanian Bogor (IPB), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),Universitas Brawijaya, dan Universitas Mataram.
Baca: Kelompok 'Islam Eksklusif' Cari Mangsa Mahasiswa Baru
Perkembangan kelompok Islam eksklusif transnasional di 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bergerak dengan sangat leluasa. Mereka, seperti hasil penelitian Setara Institute, tak ada beban apalagi rintangan untuk menghapus ideologi Pancasila di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
