Rencana penerapan sistem single salary tersebut tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanda Negara (RAPBN) 2026. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ASN sekaligus mendorong transparansi pengelolaan anggaran negara.
Sebelum diterapkan, Sobat Medcom perlu memahami lebih dulu seperti apa konsep gaji tunggal ASN. Yuk, simak penjelasannya berikut ini.
Apa itu Gaji Tunggal ASN?
Berdasarkan dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN), sistem single salary atau gaji tunggal adalah skema pengupahan di mana ASN hanya menerima satu bentuk penghasilan yang mencakup gaji jabatan serta tunjangan (kinerja dan kemahalan) yang ditentukan berdasarkan sistem grading atau jenis jabatan yang ada di lingkungan PNS.Dengan sistem ini, besaran gaji ASN ditentukan oleh beban kerja, tanggung jawab, serta risiko pekerjaan. Oleh karena itu, ASN dengan jabatan yang sama berpotensi menerima gaji berbeda sesuai nilai jabatan masing-masing.
Sementara itu, besaran tunjangan kinerja akan disesuaikan dengan capaian kinerja PNS. Tunjangan ini berperan sebagai penambah penghasilan bagi PNS dengan kinerja baik atau sangat baik.
Namun dapat pula terjadi pengurangan apabila kinerja dinilai kurang optimal. Besaran tunjangan kinerja ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji dan berlaku secara seragam di seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Keuntungan Sistem Gaji Tunggal ASN
Mengutip laman UGM, dosen Fisipol UGM, Agustinus Subarsono, menilai sistem gaji tunggal sebagai langkah positif bagi tata kelola birokrasi. Menurutnya, penggabungan seluruh komponen gaji dalam satu skema akan membuat sistem penggajian lebih sederhana.Penerapan sistem gaji tunggal tidak hanya mempermudah pemerintah dalam perhitungan anggaran, tetapi juga mendorong ASN lebih fokus menjalankan tugas tanpa perlu mencari penghasilan tambahan dari proyek atau kegiatan di luar pekerjaan utama.
Ia juga menilai sistem ini berpotensi mengurangi kesenjangan kesejahteraan antara ASN di perkotaan dan daerah melalui pengaturan tunjangan kemahalan yang lebih proporsional. Meski begitu, ia menekankan perlunya persiapan matang sebelum kebijakan tersebut resmi diterapkan.
Tantangan Sistem Gaji Tunggal
Melansir laman Fakultas Hukum UMSU, meskipun sistem gaji tunggal menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan, penerapannya tetap memiliki sejumlah tantangan. Tanpa perencanaan matang dan pelaksanaan tepat, kebijakan ini berisiko menambah beban APBN, terutama jika tidak diiringi dengan peningkatan penerimaan negara.Oleh karena itu, pemerintah menargetkan penerapan sistem gaji tunggal dilakukan dalam jangka waktu menengah yang diperkirakan mulai diberlakukan pada 2027 atau setelahnya seiring dengan kesiapan yang lebih matang. Bagaimana menurut Sobat Medcom? (Syifa Putri Aulia)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
