Anggaran Pendidikan pada APBN 2025 Capai Rp724,3 Triliun, Ini Peruntukannya

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025. Ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA 2025.
 
"APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik," kata Presiden Prabowo dikutip dari akun Instargam Menteri Keuangan Sri Mulyani @smindrawati, Rabu, 11 Desember 2024.
 
Dalam proses penyusunan DIPA telah melalui proses digitalisasi mulai dari perencanaan, penganggaran, termasuk penandatanganan DIPA secara elektronik. Digitalisasi ini berhasil menyederhanakan proses pengesahan DIPA dari semula 12 tahap menjadi 4 tahap dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

DIPA yang akan diterima seluruh Kementerian dan Lembaga termasuk daftar alokasi TKD ini diharapkan dapat segera diselesaikan dan dilaksanakan. Sehingga, pada awal 2025 masyarakat dan perekonomian Indonesia dapat langsung merasakan manfaatnya secara maksimal.
 
"Dalam rangka mendukung prioritas yang telah ditetapkan Presiden, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan reviu dan penataan anggaran antar Kementerian dan Lembaga yang saling terkait, terutama di bidang anggaran pendidikan dan anggaran infrastruktur untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
 

Baca juga: Presiden Serahkan DIPA-TKD 2025 dan Luncurkan E-Katalog Versi 6.0

 
Berikut ini pokok-pokok APBN 2025:

Pokok-pokok APBN

Pendapatan Negara: Rp3.005,1

Alokasi pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1. Pendapatan bakal dimaksimalkan dengan optimalisasi perpajakan dan PNBP dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan.
 
Selanjutnya, reformasi perpajakan akan terus dilanjutkan dengan mengedepankan aspek keadilan dan daya beli masyarakat. Pemerintah menyiapkan berbagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu melalui bantuan sosial, bantuan pendidikan, kesehatan, termasuk subsidi dan fasilitas pembebasan pajak.

Belanja Negara: Rp3.621,3 triliun

Alokasi belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Belanja pemerintag pusat sebesar Rp2.701,4 triliun.
 
Belanja negara ini untuk mendukung bidang prioritas, yakni:

1. Pendidikan Rp724,3 triliun*
2. Kesehatan Rp218,5 triliun*
3. Perlindungan sosial Rp503,2 triliun*
4. Perumahan Rp34,9 triliun*
5. Ketahanan pangan Rp144,6 triliun*

*) termasuk TKD dan/atau pembiayaan
 
Program unggulan 2025 antara lain Makan Bergizi Gratis Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 triliun, Renovasi Sekolah Rp20  triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2,0 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa Rp15 triliun.

Transfer ke Daerah (TKD): Rp919,9 triliun

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun. Dana untuk pemenuhan layanan publik serta mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh daerah.
 
"Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif," tegas Prabowo.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id