Mendikbud, Muhadjir Effendy saat di ruang kerjanya, Medcom.id/Citra Larasati.
Mendikbud, Muhadjir Effendy saat di ruang kerjanya, Medcom.id/Citra Larasati.

Mendikbud Sesalkan Orangtua Antre dan Menginap di Sekolah

Pendidikan SNMPTN/SBMPTN 2019 SBMPTN 2019
Citra Larasati • 19 Juni 2019 14:59
Jakarta:  Penolakan dan kekisruhan yang terjadi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi di sejumlah daerah, dinilai karena minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait kebijakan ini.  Sejumlah orangtua tidak hanya datang mengantre di sekolah sedari subuh, bahkan ada yang rela menginap di sekolah karena khawatir anaknya tidak mendapat sekolah.
 
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (mendikbud), Muhadjir Effendy menyayangkan jika masih ada orangtua, sekolah, bahkan pemerintah daerah yang tidak memahami bagaimana sistem zonasi ini bekerja.  "Mestinya sudah tidak boleh terjadi sampai orangtua siswa mengantre seperti itu," sesal Muhadjir saat dihubungi, di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2019.
 
Ia menjelaskan, seharusnya waktu yang diberikan untuk sosialisasi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB sangat cukup. "Permendikbud ini sudah diterbitkan sejak bulan Desember 2018," kata Muhadjir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sejak permendikbud itu diterbitkan pun, Muhadjir mengaku langsung berkoordinasi untuk melakukan pembahasan yang lebih teknis dengan kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia. Jadi, kata Muhadjir, ada waktu sekitar enam bulan untuk melakukan sosialisasi.
 
Termasuk dinas dan sekolah, telah diminta proaktif mendaftarkan calon peserta didik di setiap zona masing masing, bekerja sama dengan pejabat Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) setempat. "Untuk keperluan itu, saya berbicara sendiri dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Saya undang juga ke Kemendikbud untuk membahas dengan pejabat Kemendikbud, bahkan saya sendiri yang memimpin," tegas Muhadjir.
 
Baca:  Beredar Isu Siswa Diterima Berdasarkan Urutan Mendaftar
 
Muhadjir kembali menegaskan, jika sistem zonasi diterapkan dengan benar, maka pemerintah daerah akan mudah memetakan calon peserta didik baru di wilayahnya. "Karena yang akan masuk di SMP itu ya siswa-siswa SD kelas VI yang ada di zona itu, begitu juga yang akan masuk SMA dan SMK, ya siswa Kelas III SMP yang ada di zona itu. Sebelum ada kebijakan zonasi kita sulit memetakan, karena anak bisa sekolah di mana saja," papar Muhadjir.
 
Karena jumlah calon peserta didik di wilayahnya tidak dapat dipetakan, maka tanpa zonasi akan sulit juga untuk melakukan pembenahan di delapan standar pelayanan pendidikan. "Mestinya enam bulan waktu yang cukup bagi dinas pendidikan dan sekolah untuk melakukan hal itu, dan sebagian besar daerah sudah melakukan dengan baik," ungkap Muhadjir.
 
Ia juga menegaskan, bahwa sistem zonasi tidak hanya akan dimanfaatkan untuk PPDB. Semua masalah pendidikan akan diselesaikan dengan basis zonasi. "Antara lain masalah pemerataan guru dengan rotasi di masing masing zona dan peningkatan kualitas mereka. Begitu juga penanganan masalah sarana prasarana," ujarnya.
 
Baca:  Antre dari Pagi untuk Bisa Daftar PPDB
 
Sebelumnya, dalam proses pendaftaran PPDB di sejumlah sekolah di daerah, banyak orangtua memilih mengantre sejak subuh untuk mendapat antren awal pengambilan formulir.  Bahkan tidak sedikit orangtua yang juga memilih bermalam di sekolah karena khawatir anaknya tidak mendapat sekolah.  
 
Pemerhati pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Doni Koesoema A mengatakan, kebijakan zonasi ini sebenarnya baik untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan pendidikan. Namun keluhan warga, baik melalui media sosial maupun sejumlah pemberitaan dinilai sebagai salah satu indikator kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan PPDB berbasis zonasi.
 
Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah, yang mengkriik proses sosialisasi program sistem zonasi.  "Kami tidak pernah dilinatkan sosialisasi. lagi pula kebijakan di Indonesia ini untuk sampai ke masyarakat membutuhkan waktu setidaknyaa 5-6 tahun.
 
"Kita lihat saja kurikulum 2013 saja sudah sejak 2013 hingga sekarang belum semuanya menerapkan itu kan?" tutup Ferdiansyah.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif