Jakarta: Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) meminta kepastian mengenai status kepegawaian guru non-ASN atau honorer setelah masa penugasan berakhir pada 31 Desember 2026. Permintaan itu disampaikan FAGRI saat menggelar audiensi dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Wakil Ketua FAGRI, Amiruddin, mengatakan para guru non-ASN masih menunggu kejelasan mengenai status mereka pada 2027. Pembahasan mengenai status tenaga pendidik non-ASN yang ramai dalam beberapa pekan terakhir lebih banyak menyoroti skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dan PPPK penuh waktu.
"Sementara kami guru non-ASN tidak disebut, nah makanya kami datang ke sini bertujuan untuk meminta Kepastian tersebut akan seperti apa nanti kami di tahun 2027 seperti itu," beber Amiruddin dalam Instagram @metrotv dikutip Kamis, 27 Agustus 2026.
Persoalan semakin mendesak karena masa penugasan guru non-ASN memiliki batas waktu. Berdasarkan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, masa penugasan guru non-ASN hanya diizinkan sampai 31 Desember 2026.
Dengan adanya ketentuan tersebut, guru non-ASN membutuhkan kepastian mengenai status kepegawaian mereka setelah masa penugasan berakhir. Audiensi diterima langsung oleh pimpinan DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.
Ketua FAGRI, Ahmad Farwiz Nasution, menyambut baik respons pimpinan DPR RI dalam audiensi tersebut. Menurut dia, pertemuan itu memberikan ruang diskusi dan sejumlah masukan terkait penyelesaian status guru non-ASN.
"Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini mudah-mudahan dapat realisasi segera dan saya sampaikan kepada kawan-kawan se-Tanah Air non-ASN dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya apa-apa saja yang akan diformulasikan oleh pimpinan DPR," ujar Ahmad.
Guru honorer atau guru non-ASN mendapat kesempatan mengikuti seleksi terbuka Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Bagi guru honorer yang tidak lolos seleksi dipastikan masih berpeluang mengajar, selama masih ada kebutuhan di satuan pendidikan yang belum terpenuhi.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan seleksi CPNS bukan proses mudah. Karena itu, guru yang belum berhasil lolos masih dapat mengajar selama kebutuhan guru di satuan pendidikan belum seluruhnya terpenuhi.
"Kita tahu bahwa seleksi CPNS itu tidak mudah, sehingga sampai penuntasan itu mereka masih bisa mengajar," kata Nunuk dalam Kontroversi Metro TV dikutip Jumat, 21 Agustus 2026.
Nunuk mengatakan pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 529 ribu guru. Dari jumlah tersebut, 172.323 merupakan guru non-ASN yang saat ini tercatat dalam Dapodik per Mei 2026.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
