"Perkembangan teknologi menjadi salah satu fokus pemerintah untuk menghadapi perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi," kata Mu'ti dalam Raker Komisi X DPR dikutip Seni 22 Juni 2026.
Selain coding dan AI, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pendukung seperti digitalisasi pembelajaran. Mulai dari pembelajaran mendalam (deep learning), pengembangan talenta dan prestasi, hingga Tes Kemampuan Akademik (TKA).
| Baca juga: Target Naik! Pemerintah Revitalisasi 71.744 Sekolah TK-SMA 2026, Serap 1,1 Juta Pekerja |
"Kami melakukan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengajaran melalui digitalisasi pembelajaran, pembelajaran mendalam, coding, dan kecerdasan artifisial," ujar Abdul Mu'ti.
Lantas, apa saja program prioritas Kemendikdasmen 2027? Berikut informasinya!
Program prioritas pendidikan 2027
Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun- Revitalisasi satuan pendidikan.
- Penanganan anak tidak sekolah (ATS).
- Program Indonesia Pintar (PIP).
- Pemerataan layanan satu tahun prasekolah.
- Digitalisasi pembelajaran.
- Sekolah Nasional Terintegrasi.
- Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
- Pembelajaran mendalam (deep learning).
- Coding dan kecerdasan artifisial (AI).
- Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- Pengembangan talenta dan prestasi.
- Penguatan karakter melalui Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
- Peningkatan kualitas layanan SMK.
- Pendidikan kecakapan kerja.
- Pendidikan kewirausahaan.
- Kemitraan vokasi dengan industri.
- Pelestarian bahasa daerah.
- Pemartabatan bahasa Indonesia.
- Penginternasionalan bahasa Indonesia.
| Baca juga: 100 Sekolah Unggul Non-Asrama Siap Dibangun, Abdul Mu'ti: Tahun Ini Dimulai |
Untuk mendukung program tersebut, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung berbagai program pendidikan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah.
Mu'ti, mengatakan Kemendikdasmen sudah memperoleh pagu indikatif sebesar Rp58,24 triliun pada tahun 2027. Hal itu tertuang dalam surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Namun, sebagian besar anggaran dalam pagu indikatif tersebut telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai berbagai program prioritas nasional. Termasuk untuk kebutuhan operasional kementerian.
"Maka kebutuhan untuk membiayai program lain kami usulkan agar mendapat tambahan anggaran," kata Mu'ti.
Ia menjelaskan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara melalui surat resmi Kemendikdasmen tertanggal 27 Mei 2026.
| Baca juga: Umur 5 Tahun Bisa Masuk SD di SPMB 2026, Tapi Ini Syaratnya |
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
