"Ketika Merdeka Belajar dijadikan sebuah komoditas, ini kan akan mengarahkan kepada pembiayaan atau komersialisasi. Lama-lama banyak hal dalam pendidikan yang akan dijadikan komoditas kalau dibiarkan," kata Dewan Pengawas FSGI, Retno Listyarti, dalam Diskusi Daring dengan Topik "Merdeka Belajar: Program atau Merek Dagang?", Minggu 19 Juli 2020.
Hal ini menjadi sorotan Retno, karena PT Sekolah Cikal kini telah memiliki merek dagang dari nama Merdeka Belajar. Sementara di waktu yang bersamaan, Merdeka Belajar juga menjadi program yang diusung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Retno khawatir, Kemendikbud dan PT Sekolah Cikal menjadikan Merdeka Belajar sebagai barang dagang. Di saat program pendidikan jadi barang dagangan, maka masyarakat dengan ekonomi rendah dipastikan tak mampu meraih pendidikan yang diperjualbelikan tersebut.
"Kita khawatir berpotensi menjadi pasar bebas yang mengakibatkan anak kaya berpunya mendapat pendidikan berkualitas, sedangkan anak miskin tidak mendapatkannya," kata dia.
Baca juga: Kemendikbud Diminta Tak Lagi Gunakan Nama Merdeka Belajar
Padahal hak pendidikan tak boleh dikurangi oleh negara dalam kondisi apapun. Retno juga meminta negara tidak boleh kalah soal kepemilikan nama program merdeka belajar dengan perusahaan swasta.
"Negara jangan kalah sama sebuah PT. Anak Indonesia akan teradampak, ini bahaya. Negara seolah tidak mampu mengeluarkan pendidikan yang berkualitas saat programnya sudah menjadi merek," tambah Retno.
Baca juga: JPPI: Ada Konflik Kepentingan di Merek Dagang Merdeka Belajar
Dia meminta Kemendikbud untuk meluruskan permasalahan ini. Sebab, masalah program pendidikan bukan hanya di tangan Kemendikbud.
"Bagaimana nanti pendidikan madrasah kita pondok pesantren di Kementerian Agama, lalu di dinas pendidikan daerah yang di bawah Kementerian Dalam Negeri seperti apa. Artinya kalau tiga kementerian memakai ini, sebenernya PT Cikal akan mencatat sejarah karena dia punya merek dagang yang digunakan negara. Dan (program Sekolah Cikal) ini di-endorse besar-besaran oleh negara," pungkas Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
