Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. DOK Istimewa
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. DOK Istimewa

20 Ribu Desa Belum Punya PAUD, Rerie Desak Kemendikdasmen Cermat Ambil Langkah Nyata untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun

Renatha Swasty • 18 Mei 2026 15:59
Ringkasnya gini..
  • Pemenuhan PAUD hingga ke pelosok desa bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak.
  • Tantangan mewujudkan PAUD merata sangat besar mengingat masih banyak daerah belum memiliki layanan PAUD.
  • Rerie mendorong kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai tenaga pengajar dan perlunya sosialisasi program yang masif.
Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan penerapan kebijakan Wajib Belajar 13 tahun dengan menambahkan satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke dalam program wajib belajar nasional harus direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Tantangan mewujudkan hal itu sangat besar mengingat masih banyak daerah belum memiliki layanan PAUD. 
 
"Kondisi ini harus segera dijawab dengan langkah nyata bersama," kata Rerie, sapaan karib Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulis dikutip Senin, 18 Mei 2026.
 
Data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) per Agustus 2025 menunjukkan dari 82.000 desa di Indonesia, sekitar 20.000 desa belum memiliki layanan PAUD. Selain itu, konsentrasi lembaga PAUD masih didominasi oleh sektor swasta dan terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Rerie menegaskan pemenuhan PAUD hingga ke pelosok desa bukan lagi sekadar program pelengkap, melainkan kebutuhan mendesak. "Stimulus pendidikan sejak dini sangat dibutuhkan untuk menanamkan fondasi belajar yang kuat bagi setiap anak bangsa agar mampu menjadi generasi penerus yang berdaya saing," ujar Rerie.
 
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan program Satu Desa Satu PAUD bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mengejar kecukupan jumlah PAUD dalam implementasi Wajib Belajar 13 tahun. Pemerintah juga memperluas Program Indonesia Pintar (PIP) hingga ke jenjang PAUD mulai 2026. 
  Program ini menyasar anak-anak PAUD/TK dari keluarga tidak mampu dengan target awal 888.000 murid dan alokasi anggaran Rp400 miliar pada 2026. Anggota Komisi X DPR RI itu menyambut baik langkah pemerintah itu. 
 
Namun, dia mengingatkan pentingnya perencanaan yang cermat dalam penerapannya. "Dengan beragamnya kondisi setiap daerah, dibutuhkan perencanaan dan identifikasi yang cermat untuk mewujudkan satu desa satu PAUD di Tanah Air," ujar dia.
 
Rerie mendorong kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai tenaga pengajar dan perlunya sosialisasi program yang masif untuk membangun dukungan semua pihak. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap penyelenggaraan PAUD dapat tersebar merata dan mudah diakses masyarakat hingga desa-desa di tanah air. 
 
"Kualitas anak dengan stimulasi pendidikan sejak dini akan jauh berbeda dengan anak yang tidak mendapat PAUD. Dengan fondasi belajar yang kuat sejak usia dini, diharapkan target Indonesia Emas 2045, berupa bonus demografi, dapat terwujud," ujar Rerie.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA