Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati
Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

Guru SPK Kecewa Tak Diajak Bicara Soal Penghapusan TPG

Pendidikan guru Tunjangan Guru
Ilham Pratama Putra • 24 Januari 2020 06:09
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disebut belum pernah mendiskusikan atau bahkan menyosialisasikan kebijakan penghapusan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dengan pihak sekolah Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK). Akibatnya, kebijakan ini mengejutkan, bahkan meresahkan guru-guru di sekolah yang dulu akrab disebut sekolah internasional itu.
 
Salah satu kegelisahan disampaikan Pendiri program School to School Training (STST), Danang Hidayatullah. Orang di balik program pelatihan gratis untuk guru SPK di Jakarta ini menyayangkan, kebijakan ini tidak didiskusikan dulu dengan asosiasi guru SPK.
 
Padahal, guru SPK jumlahnya tidak sedikit. "Ini terkesan diskriminatif. Seakan-akan SPK dianggap seperti guru asing, bukan guru nasional. Padahal di sekolah SPK itu bukan hanya kurikulum internasional tapi juga kurikulum nasional seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pendidikan Agama," kata Danang, kepada Medcom.id, Kamis, 23 Januari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Terlebih lagi, kata Danang, guru SPK telah banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan nasional. Guru SPK banyak terlibat dalam melatih guru-guru nasional.
 
Rasa kekecewaan Danang bukan hanya karena hilangnya sebagian penghasilannya dari tunjangan yang besarnya mencapai sekitar Rp 1,5 juta per bulan. Lebih dari itu, Danang menilai ini juga menunjukkan hilangnya apresiasi pemerintah kepada tenaga ajar.
 
"Bukan untuk kemapanan saja ya. Tapi sebagai penghargaan apresiasi guru tersebut, merupakan guru yang tersertifikasi dan profesional," ungkap Danang.
 
Perlu diketahui SPK adalah satuan pendidikan yang dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi pada jalur formal sesuai perundang-undangan. Sekolah SPK telah tersebar di seluruh Indonesia, jumlahnya kini mencapai sekitar 300 unit sekolah.
 
Jika benar akan diterapkan, menurutnya pemerintah harusnya menyiapkan langkah yang adil untuk kesetaraan kesejahteraan guru. Jangan sampai guru SPK menjadi punah.
 
Lebih lanjut, dia menolak anggapan jika penghasilan guru SPK dinilai lebih besar. Sehingga karena pertimbangan itu membuat TPG di SPK layak untuk dihapuskan.
 
"Ada isu, katanya karena guru SPK lebih besar penghasilannya dari guru biasa. Enggak juga. Guru SPK ini bermacam-macam. Coba bandingkan dengan guru PNS di DKI Jakarta, kepala sekolahnya misal bisa sampai Rp20 juta," ungkapnya.
 
Penghapusan TPG bagi guru SPK ini tertuang dalam peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Perdirjen GTK itu tertulis, kriteria guru bukan PNS penerima tunjangan profesi adalah
sebagai berikut:
 
1. Berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 
2. Bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/masyarakat dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, kecuali bagi:
 
a. Guru pendidikan agama. Tunjangan Profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan
b. Guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama.
 
Poin b itulah yang kemudian menimbulkan keresahan bagi guru-guru bersertifikat yang mengajar di sekolah SPK.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif