Upacara bendera di Global Sevilla School, salah satu SPK yang berada di Jakarta Timur. Foto:  GSS/Humas
Upacara bendera di Global Sevilla School, salah satu SPK yang berada di Jakarta Timur. Foto: GSS/Humas

PGRI Tolak Penyetopan Tunjangan Profesi Guru di SPK

Pendidikan guru Tunjangan Guru
Ilham Pratama Putra • 23 Januari 2020 20:53
Jakarta: Kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait peyetopan Tunjangan Profesi Guru di sekolah Satuan Pendidikan Kerja sama (SPK) mengundang polemik. Dana TPG dihentikan penyalurannya kepada guru-guru di SPK meski mereka telah mengantongi sertifikat profesi.
 
"Kebijakan ini merupakan tindakan intoleran," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi di Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.
 
Perlu diketahui SPK adalah satuan pendidikan yang dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing yang terakreditasi pada jalur formal sesuai perundang-undangan. Sekolah SPK telah tersebar di seluruh Indonesia, jumlahnya kini mencapai sekitar 300 unit sekolah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Regulasi mengenai penyetopan dana TPG bagi guru di sekolah SPK ini tertuang dalam Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 yang ditandatangani oleh Plt. Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano.
 
Unifah menegaskan, tidak boleh diskriminasi dalam pemberian TPG sepanjang guru tersebut telah tersertifikasi. Sejauh ini baik guru di sekolah negeri maupun swasta dengan label SPK sekalipun memiliki tugas dan fungsi yang sama, baik hak maupun kewajiban.
 
"Lantas apa yang menjadi dasar sehingga guru yang mengajar di sekolah SPK tidak mendapatkan TPG," tegas Unifah.
 
Seharusnya, jika persyaratan untuk memperoleh TPG terpenuhi, maka guru berlabel SPK berhak mendapatkannya. Syarat utama untuk memperoleh TPG sesuai UU Guru dan Dosen yaitu dengan adanya sertifikat profesi yang mewajibkan guru mengajar 24 jam dalam sepekan.
 
"Tidaklah perlu adanya pembeda seperti ini antara sekolah dengan label SPK dan yang bukan dalam memperoleh TPG," imbuhnya.
 
Dalam Perdirjen GTK Nomor 5745/B.B1.3/HK/201 tertulis, kriteria guru bukan PNS penerima tunjangan profesi adalah sebagai berikut:
 
1. Berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 
2. Bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/masyarakat dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, kecuali bagi:
 
a. Guru pendidikan agama. Tunjangan Profesi Guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan
b. Guru yang bertugas di Satuan Pendidikan Kerja sama.
 
Poin b itulah yang kemudian menimbulkan keresahan bagi guru-guru bersertifikat yang mengajar di sekolah SPK.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif