Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah

Penghapusan Tunjangan Profesi Guru di SPK Berpotensi Langgar UU

Guru di SPK Tak Lagi Dapat Tunjangan Profesi

Pendidikan guru
Ilham Pratama Putra • 23 Januari 2020 13:19
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal menyetop Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru di Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Kemendikbud tak membuat keresahan baru, terlebih lagi kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-undang.
 
Penghapusan TPG bagi guru SPK ini tertuang dalam peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Nomor 5745/B.B1.3/HK/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Dalam Perdirjen GTK itu tertulis, kriteria guru bukan PNS penerima tunjangan profesi adalah
sebagai berikut:
 
1. Berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau Guru Bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


2. Bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/masyarakat dibuktikan dengan SK Pengangkatan oleh pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya, kecuali bagi:
 
a. Guru pendidikan agama. Tunjangan Profesi guru agama dibayarkan oleh Kementerian Agama; dan
b. Guru yang bertugas di satuan pendidikan kerja sama.
 
Poin b itulah yang kemudian menimbulkan keresahan bagi guru-guru bersertifikat yang mengajar di sekolah SPK. PGRI menilai, kebijakan ini berpotensi melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 
"Jadi ini menimbulkan keresahan bagi guru SPK. Tunjangan profesi guru itu wajib dibayarkan, apabila sudah memenuhi syarat. Kalau dipotong sepihak, namanya melanggar undang-undang," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi kepada Medcom.id, Kamis, 23 Januari 2020.
 
Unifah meminta GTK tidak bermain-main dalam mengambil kebijakan. Terlebih, dia menyebut jika hak guru berupa tunjangan itu juga dilindungi oleh Presiden Joko Widodo.
 
"Dan Bapak Presiden sendiri, di dalam laporannya selalu mengatakan, bahwa beliau akan menjaga dan melindungi bahwa tunjangan profesi tidak boleh disetop. Itu disampaikan juga sewaktu ulang tahun PGRI," ujarnya.
 
Menurutnya, akan lebih baik jika Kemendikbud di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim membuat aturan yang lebih strategis. Bukan malah membuat keresahan pada guru.
 
"Jadi tolong buatlah langkah-langkah strategis. Untuk mewujudkan 'Merdeka Belajar' dan bukan malah mempersulit guru," pungkas Unifah.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif